Rabu

17 Jul 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Jumat, 21 Juni 2019 | 00:18 WIB

    Telah dibaca 128 kali

    Jembatan Timbang Ranah Kementerian Perhubungan, DPRDSU Bahas Usulan Pencabutan Perda No 14/2007

    Budiman Pardede
    Ketua BPPD DPRDSU Ebenejer Sitorus, SE, menyampaikan pandangan BPPD dalam Sidang Paripurna DPRDSU, Selasa pagi (18/6/2019) di gedung Dewan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tak lagi mengurusi jembatan timbang. Sebab kewenangan tersebut berada di Kementerian Perhubungan sesuai UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akibatnya, Pemprovsu pun mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkut Barang dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Selasa siang (18/6/2019) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

    Pantauan www.MartabeSumut.com, ikut diusulkan pencabutan Ranperda Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Ebenejer Sitorus selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRDSU mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengkajian terhadap Perda dan Ranperda yang akan dicabut. Dia menyebut, pencabutan Perda sesuai surat Gubernur Sumut Nomor: 188.342/1483/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPRDSU cq Ketua BPPD DPRDSU. "Pengkajian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan Dewan dan fraksi dalam memberikan pandangan," ujarnya. Anggota Komisi C DPRDSU bidang keuangan itu memastikan, selama ini kewenangan jembatan timbang memang merupakan otoritas pemerintah pusat. Makanya, muncul inisiatif untuk mencabut Perda Nomor 14 Tahun 2007. Jadi kalau sudah kewenangan pusat, kata Eben lagi, Pemprovsu tidak boleh mengurusinya.

    Politisi Partai Hanura ini menegaskan, dulunya seluruh jembatan timbang yang berada di jalan nasional dipayungi Perda karena Pemprovsu mengharapkan pengelolaan jembatan timbang jadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Perhubungan Sumut. "Sekarang tidak mungkin Pemprovsu mengaturnya karena beralih wewenang," terang Eben. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara melalui Asisten Administrasi Umum Fitriyus menyampaikan, pencabutan Perda dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan menjamin kepastian hukum. "Pengelolaan jembatan timbang saat ini merupakan kewenangan pemerintah pusat," ujarnya. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Jembatan Timbang Ranah Kementerian Perhubungan, DPRDSU Bahas Usulan Pencabutan Perda No 14/2007'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER