Kamis

23 Mei 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 11 April 2019 | 00:09 WIB

    Telah dibaca 188 kali

    Hentikan Politik Identitas..!

    Budiman Pardede
    Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Sumut Ir Tengku Said Idris Pardede (kiri) bersama Mantan Wagubsu Nurhajizah Marpaung saat dikonfirmasi di Medan, belum lama ini. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Wakil Ketua Dewan Pakar DPD Partai Golkar Sumut Ir Tengku Said Idris Pardede angkat suara seputar dinamika berkembang strategi politik identitas pasca-Pilpres 17 April 2019. Pardede mengingatkan, spekulasi serta sikap coba-coba elite politik menghembuskan isu negatif Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA) harus dihentikan.

    Berbicara dari Jakarta melalui saluran telepon, Pardede menegaskan, selain perang saudara, bukan mustahil NKRI dan Pancasila akan bubar akibat dampak mengerikan politik identitas. Artinya, pada tingkat elite bahkan masyarakat bawah, saat ini tidak sedikit yang terimbas dan terpengaruh penyesatan politik identitas. "Sekarang aja terjadi sikap saling mencurigai sesama rakyat termasuk rakyat dengan penerintah. Berlangsung sejak 4 tahun silam. Siapa memicu ini ? Tentulah elite politik berkepentingan. Tapi cara elite tersebut salah. Merusak semangat keutuhan bangsa yang majemuk," geramnya kepada www.MartabeSumut.com, Senin sore (8/4/2019). Pardede pun mencontohkan kasus beberapa negara di Timur Tengah yang sampai sekarang masih perang saudara bahkan bubar akibat memaksakan sistem atau politik identitas. "Hentikanlah, rentan memicu perang saudara sesama anak bangsa," cetus Pardede dengan nada tinggi.

    Perkuat Hukum

    Oleh sebab itu, Pardede menyarankan pemerintah memperkuat hukum bersifat antisipasi dini seperti revisi UU teroris dan UU ITE yang menangkal hoax maupun hatespeech. Dia mengungkapkan, dulunya teroris tidak dapat ditangkap bila belum terbukti melakukan teror. Namun sekarang aparat boleh mencegah ketika niat teroris sudah tercium. Nah, untuk menjamah gerakan politik identitas yang membahayakan NKRI, Pardede meminta pemerintah dan DPR RI merumuskan regulasi baru. "Saya rasa wacana ini perlu dibicarakan. Lihat saja, gerakan politik identitas mulai dilakukan sedari 2014, 2019 dan bukan mustahil 2024 kelak. UU mutlak diperkuat. Gak bisa diimbau-imbau lagi karena mereka punya tujuan tersembunyi. Politik identitas harus kita lawan dengan perkuatan UU," yakin Pardede. Bagi politisi yang juga menjabat Ketua Horas Halak Hita (H3) tersebut, permainan elite menghalalkan segala cara dengan membenturkan SARA (politik identitas) patut dilawan bersama. Hingga kini partai koalisi Jokowi dinilainya mampu menangkal dengan berbagai program sosialisasi penguatan Pancasila. "Kita butuh regulasi baru dalam mempidana orang yang bawa-bawa SARA untuk kepentingan politik," terangnya.

    Mengukur Kekuatan

    Pada sisi lain Pardede mensinyalir, masifnya strategi politik identitas tidak terlepas dari maksud-maksud pihak tertentu yang sedang mengukur kekuatan kelompoknya. Bila dulu ada partai "G" yang "jualannya" nasionalis, ternyata sekarang terjebak dengan praktik politik identitas. Idiologi Parpol seperti itu dianggap Pardede banci alias "berkelamin ganda". Dalam artian, simpul Pardede lebih jauh, Parpol yang bermain-main dengan politik identitas akan terkubur dan ditinggalkan rakyat. Oleh sebab itu, Pardede mengajak pemerintah memperkuat UU untuk melawan strategi politik identitas sekaligus menjamin kokohnya NKRI/Pancasila. Selain itu, masyarakat perlu dididik secara berkesinambungan agar melek ancaman politik identitas. Kepada masyarakat luas, Pardede mengimbau selalu jeli dan waspada menyikapi kelompok apapun yang menghembuskan isu SARA (politik identitas). "Hanya Pancasila "ajimat" sakti perekat NKRI. Strategi politik identitas meraih suara rakyat saat Pemilu berpotensi memecah belah rakyat. Saya pilih Jokowi karena komitmen beliau nyata menjaga Pancasila, NKRI serta kesejahteraan umum. Pak Jokowi sangat serius membangun Indonesia. Kalo masih ada yang kurang, wajar saja dan sangat manusiawi. Makanya perlu dilanjutkan 2019-2024 demi menuntaskan program tersisa," tutup Pardede diplomatis. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Hentikan Politik Identitas..!'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER