Rabu

26 Jun 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 9 Desember 2018 | 06:08 WIB

    Telah dibaca 148 kali

    Alat Tangkap Ikan yang Dilarang Permen KP 71, Polisi Sebut Penegakan Hukum Dilakukan Bila Bentrok

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU membahas masalah alat tangkap ikan yang dilarang dipakai nelayan, Selasa kemarin di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Satpol Airud Poldasu Kompol JK Sitepu mengatakan, keluhan nelayan Belawan yang merasa dirugikan akibat Permen KP No 71/2016 tentang pelarangan alat tangkap ikan pukat hela aktif atau tarik, cantrang dan trawl, menempatkan posisi polisi tetap melindumgi, mengayomi dan melayani. Kemudian memelihara Kamtibmas serta menciptakan keteraturan dengan mengacu pada aturan. Sementara penegakan hukum adalah langkah terakhir ketika upaya-upaya awal gagal sehingga berujung bentrok atau konflik.

     

    Menurut Kompol Sitepu, polisi bertugas memelihara Kamtibmas dan kepentingan berbagai pihak. Bukan saja pada nelayan ikan teri, tapi terhadap nelayan lainnya. "Kami pasti yang pertama disalahkan bila muncul masalah Kamtibmas. Bagaimana bila pihak lain menekan kami soal aturan yang dilanggar nelayan ikan teri ? Apa jawaban kami ? Bagaimana bila posisi kami bapak rasakan," cetus Kompol Sitepu dengan nada tinggi, dalam forum RDP Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) membahas keluhan Nelayan Belawan yang merasa dirugikan akibat Permen KP No 71/2016 tentang pelarangan alat tangkap ikan pukat hela aktif atau tarik, cantrang dan trawl, Selasa kemarin di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Kompol Sitepu membeberkan, saat ini ada 25 kasus ditangani terkait Permen KP 71. Dia memastikan, polisi Airud akan menangkap nelayan yang memakai pukat trawl atau alat tangkap yang dilarang. "Demo muncul ya ke kami juga. Kami sudah bertoleransi. Tapi kalo ada konflik di bawah karena masalah pukat hela aktif, tentu saja kami menegakkan hukum," ujarnya. Selama tidak ada masalah, Kompol Sitepu menyatakan polisi masih berusaha diam. Namun pada Oktober - November 2018, polisi disebutnya menangkap beberapa pihak lantaran terjadi bentrok. "Sejak Januari - Oktober 2018 tak ada bentrok dan kami diam," tegasnya, sembari menegaskan, ada pemilahan antara izin menangkap ikan dan alat tangkap ikan yang dilarang. "Kami tak pernah melakukan proses hukum terkait perizinan nelayan menangkap ikan," aku Kompol Sitepu lagi.

     

    Belum Lakukan Tindakan Hukum

     

    Sedangkan Kadiskum Lantamal I Belawan Letkol R Johan Edi S berpendapat, sampai sekarang belum pernah melakukan tindakan hukum di wilayah Lantamal I Aceh, Belawan, Dumai, Tanjungbalai dan Asahan. Kendati punya kewenangan penyidikan, toh Letkol Johan menyatakan pihaknya fokus melakukan pembinaan hukum. "Sebenarnya kami amati, para nelayan mau mengganti alat tangkap yang dilarang. Tapi kapan ada bantuan alat tangkap pada mereka ? Kalo nelayan pakai kapal 10 GT, ya malulah menangkapi mereka dengan kapal kami yang besar," terang Letkol Johan. Dia pun mengakui sejak 2018 tidak pernah menangkapi nelayan walau terbukti memakai alat tangkap yang melanggar aturan. Tapi bila kapal besar di atas 30 GT, Letkok Johan mengatakan sudah menangkap puluhan kapal. Termasuk kapal asal Malaysia. "Saya rasa nelayan kecil kita mau kok ganti alat tangkap. Namun mereka butuh makan. Rata-rata yang kami tangkap penyelundup Narkoba itu adalah nelayan dan tekong kapal. Secara aturan memang nelayan salah. Sebab sudah ada aturannya. Apalagi trade mark ikan teri Medan ini telah mendunia," tutupnya.

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com, RDP dipimpin Ketua Komisi A DPRDSU HM Nezar Djoeli, ST dan dihadiri anggota Komisi A seperti Irwan Amin serta Megalia Agustina. Tampak hadir Kabid Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut Ahmad Efendi Harahap serta perrwakilan Forum Nelayan Teri Medan Arnol Hutabarat. Usai mendengar masukan berbagai pihak, Nezar menyampaikan beberapa kesimpulan. Diantaranya meminta mitra horizontal dan vertikal agar tidak melakukan penangkapan terhadap nelayan di Belawan atau daerah Sumut lain sebelum ada hasil pertemuan dengan Menteri Kelautan Perikanan (KP) Susi Pijiastuti. "Kami ke Kementerian KP pada 12 Desember 2018. Kita tidak mau muncul ketidakadilan dan diskriminasi dalam realisasi Permen KP 71/2016. Kami dengar ada penerapan berbeda di Provinsi Aceh, Jateng dan Jabar," ungkap Nezar. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Alat Tangkap Ikan yang Dilarang Permen KP 71, Polisi Sebut Penegakan Hukum Dilakukan Bila Bentrok'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER