Senin

10 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 28 November 2018 | 00:00 WIB

    Telah dibaca 94 kali

    Warga Beda Kepentingan Ricuh, Ini 3 Sikap DPRDSU Soal Konflik Pembebasan Jalan Tol Medan-Binjai

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU membahas ganti rugi lahan warga terdampak pembangunan jalan tol Medan - Binjai, Senin sore (26/11/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

    Kendati warga beda kepentingan sempat ricuh, toh Komisi A Dewan Perwakan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) mengeluarkan 3 sikap terkait pembebasan lahan proyek jalan tol Medan-Binjai Seksi I Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan Deli, Senin sore (26/11/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

    Ketua Komisi A DPRDSU HM Nezar Djoeli, ST, membacakan 3 kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Diantaranya: pertama, meminta Kanwil ATR/BPN Sumut, Camat Medan Deli, Lurah Tanjung Mulia Hilir dan pemangku kepentingan melengkapi dokumen administrasi pendukung terkait jalan tol Medan-Binjai. Kedua, soal gugatan ahli waris Sultan Amaludin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X dan Tengku Muhammad Dalik ke PN Medan dengan perkara No: 232/Pdt-G/2017PN Mdn, Komisi A meminta PN Medan tidak membayarkan dulu kepada masyarakat sampai masalahnya benar-benar clean and clear. Ketiga, Komisi A DPRDSU meminta KPK melakukan supervisi pengawasan pembebasan jalan tol Medan-Binjai. "Apalagi PPK jalan tol Medan-Binjai hanya bersifat perintah. Kita harap KPK turun mensupervisi agar tak ada 1 pihak pun yang dirugikan dalam pembebasan lahan," tegas Nezar.

    Warga Ricuh di Ruang RDP

    Pantauan www.MartabeSumut.com di gedung Dewan, sebelum RDP dimulai pukul 14.20 WIB, perang mulut terjadi antara warga yang tinggal di kawasan Tanjung Mulia sejak tahun 1920 versus massa ahli waris Sultan Amaludin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X dan Tengku Muhammad Dalik. Masing masing pihak melontarkan emosi tanpa diketahui persis apa sebabnya. Ruang RDP sempat macam pasar malam selama 10 menit sampai akhirnya reda setelah Ketua Komisi A DPRDSU HM Nezar Djoeli, ST, dan anggota Komisu A Sarma Hutajulu, SH, memasuki ruangan. Dikatakan Sarma Hutajulu, konsinyasi timbul karena ada yang merasa berhak. "Berapa sebenarnya SHM di lahan itu ? Siapa yang lebih berhak ? Jangan sampai ada kongkalikong," cecar Sarma. Dia menambahkan, penanggungjawab pembebasan lahan adalah ATR/BPN dengan dasar lahan harus clean and clear. Harusnya, imbuh Sarma lagi, forum RDP bisa menerima data-data primer. "Kami minta BPN segera memberi data siapa pemilik, siapa penguasa lahan dan berapa luasan objek terkena pembebasan jalan tol. Sebab SHM juga bisa diuji. Kalo mau gugat SHM ya melalui jalur pengadilan," ucapnya. Kepada ahli waris, Sarma mengimbau menetapkan jelas objek yang digugat khususnya gugatan No 232. Terhadap Lurah dan Camat, dia juga mempertanyakan kelengkapan dokumen pendukung ssemisal nama-nama yang direkomendasikan, penerima ganti rugi serta surat keterangan lahan clear and clean," pinta Sama.

    Ahli Waris Klaim 2 Lokasi Berbeda

    Kuasa Hukum ahli waris, Afrizon Alwi, menjelaskan, ada 2 lokasi tanah berbeda terkena proyek dan sudah digugat ke pengadilan. Berkaitan ganti rugi tanah atas pembangunan tol, katanya, maka ganti rugi tanah yang jadi objek sengketa harus dititip ke pengadilan (PN Medan). "Itu aturan yang mengatakan. Pertanyaan kami, kenapa uang ganti rugi tidak dititip ke PN Medan ? Sebelum gugatan putus atau incraht, uang tidak lebih dulu dibagi-bagi. BPN pusat saja telah gelar perkara dan menyatakan tanah itu milik ahli waris. Anehnya, uang Rp. 90 M kok sudah dibayarkan," heran Afrizon. Tahun 2016, ungkapnya lebih jauh, ahli waris menyampaikan protes ke BPN Sumut dan PUPR. Namun BPN Sumut dan PUPR Cq PPK tol Medan-Binjai justru menentukan pihak lain sebagai penerima ganti rugi. Dia mengatakan, ahli waris sudah menggugat ke PN Medan dengan perkara No: 232/Pdt-G/2017PN Mdn dan Reg Perkara No: 448/Pdt-G/2017/PN Mdn. Khusus perkara No 232, Afrizon menyatakan gugatan dimenangkan ahli waris Sultan Amaluddin dengan vonis PN Medan tertanggal 18 Juli 2018. "Sebanyak 8 - 17,4 Ha adalah milik penggugat ahli waris Sultan Amaluddin sesuai perkara No: 232. Uang ganti rugi harusnya dititipkan/konsinyasi ke PN Medan untuk diserahkan pada penggugat," imbaunya.

    Sesuai Rekomendasi ATR/BPN

    Sedangkan P Sitompul, Ketua PPK jalan tol Medan-Binjai, berkeyakinan, jalan tol Medan-Binjai telah dioperasikan dan pihak ATR/BPN sudah mengeluarkan rekomendasi. "Makanya pengadilan membayar objek 16 bidang. Kami bingung, putusan kasus 232 yang digugat mencapai 8 Ha. Objeknya pun kami tak tahu dimana. Total lahan terkena proyek jalan tol 17 Ha," ujar Sirompul, seraya menyebut perkara 232 tergolong mengasyikkan. Menurut Sitompul, ada 3 objek masalah dan tidak termasuk klaim tanah grand sultan. Sebab yang digugat bukan pemilik SHM dan tidak pula yang tinggal di lahan. Dia menegaskan, hingga kini masalah terkesan digiring konsinyasi. Apalagi SHM yang ada dikeluarkan tahun1973 dan belum ada putusan pengadilan menyatakan bodong. "Kami tak masalah mau bayar pada siapa saja yang berhak. Pemerintah pusat pun sudah memutuskan pemegang SHM diberi 30 persen dan penguasa lahan 70 persen. Saya heran kenapa PPK yang digugat ? Kami juga masih banding gugatan No 232. Belum ada pemenangnya," cetus Sitompul. Saut mewakili ATR/BPN Sumut, menilai, ada 11 objek perkara di tanah proyek. Siapa yang berhak dan apa alas haknya, Saut percaya telah masuk daftar nominatif dan sudah diumumkan di kantor Lurah Tanjung Mulia Hilir. "Jadi gak ada kongkalikong. Ada sekira 400 KK di tanah tersebut. Satgas A dan Satgas B telah mengumumkan selama 14 hari di kantor lurah untuk menunggu sanggahan warga," singkap Saut. Camat Medan Deli juga mengakui bahwa masyarakat Tanjung Mulia Hilir menguasai tanah lebih dari 50 tahun.

    Warga Heran Muncul Masalah

    Sementara Rajagukguk, mewakili warga Tanjung Mulia Hilir, merasa heran atas munculnya masalah pembebasan lahan. Padahal, beberapa kali objek tanah yang sama terkena pembebasan lahan dan tidak pernah muncul gugatan dari pihak manapun. Ganti rugi juga selalu berjalan dengan baik. "Kami gelisah dengan masalah ini. Banyak pihak tak bertanggungjawab. Kami dukung program pembangunan pemerintah," akunya. Pada tahun 1981, lanjut Rajagukguk, tanah miliknya terkena pembangunan tol Belawan. Dia mengaku mundur sementara warga tak ada yang komplain dengan uang ganti. "Mungkin lantaran ganti ruginya kecil. Saya lahir di Tanjung Mulia tahun 1976. Sampai sekarang kami tak buat aksi sebab kami merasa tanah itu hak kami. Kami terima keputusan pemerintah memberi 70 persen pemilik dan 30 persen pemegang SHM," kata Rajagukguk. Nah, tatkala masalah timbul, dia mengingatkan terdapat 400 KK di lokasi proyek Kel Tanjung Mulia Hilir yang menolak konsinyasi. "Kenapa pembebasan lahan tahun 1981 tak ada masalah? Hak warga jangan diganggulah. Dari 1920 kami di situ tak ada ukur-ukur. SHM diuji pun kami siap," yakin Rajagukguk. Pernyataan Rajagukguk diaminkan warga lain, Simaremare. Bagi dia, sedari 1920 warga telah tinggal di sana. Dia membeberkan, tahun 1992 lokasi tersebut terkena pembebasan lahan proyek dan semua masyarakat menerima ganti rugi tanpa komplain. Lalu tahun 1996 pembebasan 12 Ha tetap tanpa masalah. "Tni AL ada di sana sejak 1975. Kok tak digugat ? Kok sekarang rakyat diusik," keluh Simaremare. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER