Sabtu, 13 Oktober 2018 | 00:00 WIB

Telah dibaca 219 kali

P-APBD Sumut 2018 tak Ada, DPRDSU Ingatkan Rasionalisasi Anggaran Dishub Sumut Fokuskan Kesra

Budiman Pardede

Komisi D DPRDSU saat Rapat Kerja bersama Kadishub Sumut, Selasa sore (9/10/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

www.MartabeSumut.com, Medan

Tidak adanya P-APBD Sumut 2018 berdampak pada anggaran dan program kerja OPD/SKPD Sumut yang akan memakai APBD Sumut induk 2018. Pemprovsu pun mengandalkan strategi rasionalisasi anggaran dengan payung hukum Peraturan Gubernur (Pergub) Perubahan APBD Sumut 2018. Realitas tersebut akhirnya menuntun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) mengingatkan OPD/SKPD Sumut agar rasionalisasi tidak mengabaikan program pembangunan publik dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Pantauan www.MartabeSumut.com saat Komisi D DPRDSU menggelar rapat kerja (Raker) bersama Kadishub Sumut M Zein Siregar, Selasa sore (9/10/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, mayoritas legislator menegaskan posisi Sumut saat ini menggunakan Pergub penjabaran APBD Sumut 2018 sebab tidak punya P-APBD Sumut 2018. "Kalo kita evaluasi program kerja, ya harus fair bertujuan solusi. Kalo memang urgen untuk kepentingan publik, kenapa dirasionalisasi ? Kami di Banggar DPRDSU siap berjuang bila kegiatan Dishub Sumut fokus memajukan Kesra. Yang perlu kami tahu, mana saja dirasionalisasi," cetus anggota Komisi D DPRDSU Donald Lumban Batu, SE.

Lebih keras lagi dilontarkan anggota Komisi D Burhanuddin Siregar, SE. Bagi dia, hingga kini banyak program yang tidak jelas dan abu-abu terjadi di Provinsi Sumut. Dia menyebut, program dan anggaran harus efisiensi serta bertujuan Kesra. Burhanuddin membeberkan, barang pengadaan cetakan, ATK kantor serta urusan administrasi pemerintahan, kerap mengeluarkan uang banyak padahal kegiatan tidak jelas atau sangat tidak efisiensi. "Saya sangat konsen soal administrasi dan anggaran. Makanya Kadishub Sumut patut memperhatikan rasionalisasi program yang realistis. Bila tak jelas akan saya tolak walau kegiatan/program APBD 2018 sudah kami setujui," ingat Burhanuddin. Sedangkan anggota Komisi D H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, mempertanyakan program Dishub Sumut terkait pengadaan/pemasangan marka-marka jalan di kab/kota.

Rasionalisasi Program 11 Persen

Menanggapi komentar para legislator, Kadishub Sumut M Zein Siregar mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah rapat dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) Provinsi Sumut. Kala itu, ucap Zein, muncul konsep rasionalisasi program sebesar 15 persen dari APBD Sumut 2018 terhadap kegiatan UPT. "Untuk Dishub Sumut, dari semua program yang masuk APBD Sumut 2018, paling 11 persen anggaran yang akan kami rasionalisasi," tegasnya, sembari mencontohkan, dana Rp. 700-an juta untuk dukungan MTQ Nasional, Rp. 53 juta pengadaan solar di Danau Toba dan peningkatan kelaikan kendaraan bermotor Rp. 19,4 Miliar jadi Rp. 17 Miliar lebih, merupakan kegiatan yang dirasionalisasi bahkan ada anggaran yang dikembalikan ke kas daerah. (MS/BUD)