Rabu

17 Okt 2018

Pengunjung Hari Ini : 248,   Bulan Ini : 42.838
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 9 Oktober 2018 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 163 kali

    Ambil Ijazah Diminta uang Rp. 10 Juta, 3 Eks Satpam Yuki akan Lapor Polisi Karena Merasa Diperas

    Budiman Pardede
    Kiri-kanan: eks Satpam Mall Yuki Darvin Sihombing, Irfan Sirait dan Haidul Hafki Manurung, saat dikonfirmasi di gedung DPRDSU Jl Imam Bonjol Medan, Senin (8/10/2018). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan


    Tiga eks Satpam Supermarket Yuki, Darvin Sihombing(23), Irfan Sirait (19) dan Haidul Hafki Manurung (17), mengadukan nasib ke Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Senin siang (8/10/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Bukan apa-apa, setelah mundur bekerja dari Yuki Simpang Raya Jalan SM Raja sejak 7 September 2018, ketiganya tak bisa mengambil ijazah SMA/SMK karena merasa diperas harus bayar Rp. 10 juta. 

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com, Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu terpaksa dihentikan Ketua Komisi E DPRDSU Dahril Siregar lantaran Staf manajemen Supermarket Yuki Simpang Raya atau PT Yuki Abadi menyatakan tidak kompeten mengambil keputusan. Sementara itu, usai RDP, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi Irfan Sirait. Didampingi 2 rekannya, warga Jalan Amaliun Medan ini melepaskan kekesalan atas perlakuan sewenang-wenang PT Yuki. Menurut dia, perkerjaan sebagai Satpam Yuki sudah dimulai sejak 7 Juli 2018 tapi harus diakhiri 7 September 2018 . "Saya teken kontrak kerja namun gak pernah terima salinan kontrak. Saya melamar ke sana karena baca pengumuman lowongan kerja yang dipajang di depan Yuki," ungkap Irfan. Setelah teken kontrak, Irfan pun menyerahkan ijazahnya dari SMA Swasta Nusantara Setia Janji Kisaran sebagai syarat bekerja. Kemudian Irfan diberi tanda terima ijazah dan fasilitas hak meliputi: gaji pokok Rp. 1 juta/bulan, uang kehadiran Rp. 10 ribu/hari serta uang lembur 1 jam Rp. 3 ribu. "Kalo gak hadir 1 detik saja, potong Rp. 7 ribu. Jadwal kerja kami 24 jam tiap hari. Mulai pukul 8 pagi sampai besoknya pukul 10 pagi. Begitulah aturan PT Yuki Bang sesuai perintah Staf personalia/HRD PT Yuki, Lisbet Sitorus," ujar Irfan, seraya menambahkan, dirinya memutuskan resign (mundur) bekerja disebabkan kebijakan manajemen yang mengalihkan dirinya bekerja sebagai buruh bangunan. "Kerja saya tak Satpam lagi. Selama 1 bulan saya dikirim ke rumah bos Robin membangun rumahnya di sebelah Hotel JW MARRIOT Jalan Putri Hijau Medan. Jadi pekerja bangunan dan jadwal kerja 24 jam inilah yang membuat 7 orang Satpam Yuki mundur sejak 7 September 2018," yakinnya. Lebih aneh lagi, timpal Irfan, gaji selama 1,5 bulan dan ijazah miliknya tidak diberikan manajemen. Staf personalia/HRD PT Yuki, Dewi, justru meminta uang 10 bulan gaji atau Rp. 10 juta bila ingin menebus ijazah. Padahal, beber Irfan tak habis fikir, Satpam lain yang resign bernama Fauzi Sinaga hanya dikenai biaya Rp. 1 juta saat ambil ijazah. "Ada yang diminta Rp. 1-10 juta. Ini pemaksaan dan pemerasan namanya Bang. Kontrak kami baca tapi tak ada membahas penahanan ijazah apalagi pembayaran uang menebus ijazah. Kami juga masih training. Saya sudah 2 kali minta ijazah tapi ibu Dewi bilang wajib bayar Rp. 10 juta. Kami akan melaporkan pemerasan PT Yuki kepada polisi," keluh Irfan pelan.

     

    Kesewenang-wenangan Manajemen Yuki


    Hal senada disampaikan Darvin Sihombing. Warga Jalan Amaliun Medan ini menyesalkan kesewenang-wenangan PT Yuki yang tidak membayar gaji 1,5 bulan dan menahan ijazah miliknya keluaran SMKN I Pantai Cermin Sergai. "Tuntutan kami ijazah dikembalikan dan bayar gaji kami 1,5 bulan. Kalo tidak, kami akan lapor polisi atas tuduhan pemerasan," tegasnya. Haidul Hafiki Manurung ikut membenarkan fakta bahwa PT Yuki menahan ijazahnya keluaran SMK Istiqlal Deli Tua. "Banyak kali masalah Yuki itu Bang. Kejadian gini sudah sering terjadi dan bukan kami saja jadi korban. PT Yuki banyak langgar aturan," singkap Haidul. Dia merinci, Upah Minimun Kota (UMK) Satpam Rp. 1 juta tak sesuai ketentuan, BPJS Ketenagakerjaan tak ada, jadwal kerja 24 jam/hari hingga pengalihan pekerjaan jadi buruh bangunan. "Kami memang belum lapor ke Disnaker Medan. PT Yuki rampas dan peras rasa keadilan rakyat kecil. Makanya ki segera buat laporan polisi," keluh warga Deli Tua asal Kisaran tersebut. Masih di lokasi RDP DPRDSU, M24 menemui Sumiati selaku pengawas lapangan PT Yuki. Namun sayang, Sumiati enggan berkomentar tatkala dikonfirmasi. "Aduh, jangan saya ya. Saya gak berwenang. Tanya HRD aja," tepis Sumiati berlalu dan menghindar. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER