Minggu

16 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 7 Oktober 2018 | 00:04 WIB

    Telah dibaca 196 kali

    Tak Pernah Dilibatkan Buat Target PAD, DPRDSU Akui 40 Persen PKB Tertunggak Akibat Data Kendaraan

    Budiman Pardede
    Anggota Komisi C DPRDSU Eebenejer Sitorus (kiri) memberi kenang-kenangan kepada DPRD DKI Jakarta, Jumat siang (5/10/2018) di gedung Dewan Jl Imam Bonjol Medan. (Foto : www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Ketua Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Ebenejer Sitorus, SE, mengakui, dari hampir 6 juta data kendaraan yang ada di Provinsi Sumut, tidak semuanya bisa memberi PAD sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut Eben, pajak yang bisa ditagih hanya sebesar 40 persen.

     

    Hal tersebut disampaikan Ebenejer Sitorus tatkala menerima rombongan Kunker Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta H Santoso, SH, Jumat (5/10/2018) pukul 10.30 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. "Kami di Komisi C DPRDSU berharap dilakukan pendataan ulang jumlah kendaraan di Sumut. APBD Sumut 2018 sekira Rp. 13 Triliun. Sementara PAD mencapai Rp. 5 Triliun. Masalah Sumut salah satunya penggalian pendapatan dari PKB," terangnya. Sembari menyesalkan Sumut tidak punya P-APBD 2018 lantaran Gubsu Edy Rahmayadi menerapkan strategi zero-zero tanpa hutang dari Gubsu sebelumnya, politisi Partai Hanura ini mengherankan kenapa lembaga DPRDSU tidak pernah dilibatkan dalam menetapkan target PAD setiap tahun. "DPRDSU tak berperan menetapkan target PAD. Padahal saya Ketua Pansus PAD. Mungkin karena ada Pergub yang membunyikan upah pungut. Intinya kami gak berperan soal target PAD," sesal Eben. Dia menduga, berbagai persoalan seputar pajak dan PAD tidak terlepas dari rendahnya political will gubernur lama. "Apa karena upah pungut itu ? Semoga gubernur baru punya strategi meningkatkan pajak dan PAD. Tolong didata ulang jumlah kendaraan bermotor. Libatkan saja pihak ketiga atau mahasiswa yang baru tamat. Buatkan anggaran khusus," imbaunya.

     

    Pajak APU PT Inalum Bermasalah

     

    Pada sisi lain, lanjut legislator asal Dapil Sumut V Kab Batubara, Kota Tanjung Balai dan Kab Asahan tersebut, sesuai UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Provinsi Sumut juga tidak memperoleh PAD yang memuaskan dari pajak Air Permukaan Umum (APU) PT Indonesia Asahan Alinium (Inalum). Kendati Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) telah 2 kali menang dan mengantongi putusan MK terkait gugatan PT Inalum terhadap Perda Sumut  No 1/2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumut dan Pergub Sumut No 24/2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara, toh Eben menyatakan PAD dari sektor pajak APU itu masih saja tersendat.


    Dijelaskan Eben, sengketa pajak APU telah terjadi sejak tahun 2015 dan cukup menyedot konsentrasi DPRDSU karena persidangan sudah berjalan 3 tahun lebih namun belum kunjung usai di meja pengadilan. Merujuk perhitungan Pergub Sumut Nomor 24/2011, ungkap Eben lagi, hingga kini tercatat utang pajak APU PT Inalum kepada Pemprovsu sekira Rp. 1,4 Triliun. Bila mengacu Pergub kewajiban PT Inalum untuk pajak APU, Eben pun menaksir sedikitnya PAD Sumut mencapai Rp. 47 Miliar/bulan. Sedangkan saat ini PT Inalum hanya melakukan pembayaran kepada Pemprovsu Rp. 600 juta/bulan karena alasan Permen PUPR No 15 dan Kepmen PUPR No 568 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan yang menurunkan harga dari Rp. 75 per Kwh menjadi Rp. 27 per Kwh. "Saya rasa kalo mereka bayar Rp. 47 Miliar/bulan, niscaya sangat membantu keuangan Pemprovsu untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," yakin Ebenejer Sitorus di hadapan beberapa legislator DPRD DKI Jakarta. Pantauan www.MartabeSumut.com, pertemuan ke-2 institusi wakil rakyat itu diakhiri dengan pemberian kenangan-kenangan. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER