Senin

24 Sep 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.384,   Bulan Ini : 65.834
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Jumat, 7 September 2018 | 00:12 WIB

    Telah dibaca 94 kali

    Rentan Berdarah-darah, DPRDSU Ingatkan PT Pelindo I Bijak Ganti Rugi Lahan 215 KK di Kuala Tanjung

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU membahas masalah ganti rugi tanah warga Kuala Tanjung Kab Batubara dengan PT Pelindo I, Senin kemarin di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas konflik ganti rugi lahan proyek Terminal Multipurpose Kuala Tanjung PT Pelindo I di Desa Kuala Tanjung Kec Sei Suka Kab Batubara, Senin lalu di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Kendati di sana ada juga proyek pembangunan terminal PT KAI, namun persoalan ganti rugi tanah 215 KK hanya melanda PT Pelindo I lantaran masyarakat menolak harga yang ditetapkan PT Pelindo I.

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com, tampak hadir anggota Komisi A seperti Sarma Hutajulu, Fernando Simanjuntak dan Ramses Simbolon. Sedangkan pihak eksternal terlihat perwakilan warga Candra, M Syaid Siregar, Kades Kuala Tanjung, Pejabat PT Pelindo I Praptono,  Saut S dari BPN Kab Asahan serta Zainal selaku pejabat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PT Pelindo I. Setelah mendengar keluhan perwakilan 215 KK warga yang menyatakan ganti rugi lahan rentan memicu konflik berdarah-darah, Ketua Komisi A DPRDSU HM Nezar Djoeli, ST, meminta PT Pelindo I bijak menyelesaikan ganti rugi lahan dan mengeluarkan 4 rekomendasi RDP. Diantaranya, pertama, KJPP masih bisa meningkatkan harga lahan 215 KK sebab warga belum menerima harga KJPP. Kedua, Komisi A akan Kunker ke kantor Menkeu RI dan Pelindo pusat pada September 2018 agar memudahkan peningkatan harga ganti rugi lahan. Ketiga, melalui PT Pelindo I dan PT KAI, Komisi A meminta pihak Kejaksaan tidak mempersoalkan konsinyasi yang sudah dititipkan ke Pengadilan. Keempat, BPN harus mendata ulang luasan tanah milik 215 KK. "Buatkan data persil. Kalo berhasil nanti perubahan appresial tanah KJPP, tentu saja BPN mengukur ulang," pinta Nezar.

     

    Menurut Nezar, Tim Appresial seharusnya paham bahwa syarat jual beli tanah wajib berdasarkan kesepakatan musyawarah. Artinya, warga di lokasi pembangunan yang sejak awal sepakat mendukung pembangunan, jangan sampai diperlakukan tidak adil. "Tolong Pelindo I jelaskan kenapa Direktur Keuangan Pelindo itu membuat harga selisih ganti rugi sangat rendah. Bila investor tahu masalah ini, maka bisa muncul mafia-mafia tanah bermain," ingat Nezar. Makanya, lanjut dia lagi, upaya win-win solution patut dikedepankan. Apalagi lokasi lahan dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sama tapi harganya justru jauh sekali berbeda. Politisi Partai NasDem itu mengherankan ganti rugi tanah warga disesuaikan basis harga lama Rp. 1 juta dan ditetapkan PT Pelindo I senilai Rp. 360 ribu - Rp. 436 ribu/Meter. Nezar percaya, dasar masalah berada di KJPP lama karena tahun 2015 menetapkan harga Rp. 2,5 juta namun sekarang menjadi Rp. 1 juta.  "Kenapa berbeda penilaian harga ganti rugi PT KAI dengan PT Pelindo I," selidiknya.

     

    Terminal Kereta Api Dukung Pelabuhan

     

    Sementara itu, anggota Komisi A DPRDSU Sarma Hutajulu mengimbau PT Pelindo I menyadari fungsi proyek terminal kereta api PT KAI bertujuan menunjang operasional proyek pelabuhan PT Pelindo kelak. Dalam artian, timpal politisi PDIP ini, pembebasan lahan yang dilakukan PT KAI seyogianya dicontoh PT Pelindo I dengan merujuk penilaian harga terakhir. "Saya mau tanya Pelindo sekarang, apakah nilai ganti rugi rendah karena keputusan KJPP atau lantaran kemampuan keuangan Pelindo," sindirnya. Sarma berkeyakinan, UU No 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan, secara tegas mengisyaratkan maksud pembangunan tidak boleh merugikan rakyat yang telah memberi tanah dan bangunan kepada negara. Suka tak suka, imbuh Sarma lagi, KJPP pernah membuat appresial harga tanah Rp. 2,5 juta/Meter. "Kenapa tahun 2015 harganya tinggi ? Terminal kereta api akan dibuat disana kan untuk menunjang pelabuhan Pelindo ?. BPN juga gak boleh dong buang badan. Sebab Ketua Tim Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum itu adalah BPN. Jadi masalah ini bukan semata-mata jual beli murni antara Pelindo dan warga saja," tegas Sarma.

     

    Konflik Rentan Berdarah-darah

     

    Sebelumnya, perwakilan warga, Candra, mengungkapkan, tidak jelasnya ganti rugi lahan membuat kondisi warga terombang ambing. Bila PT Pelindo I tetap melakukan eksekusi secara paksa, Candra memastikan bakal terjadi pertumpahan darah. "Kami rakyat kecil. Tolong Pelindo tempatkan hak kami. Proyek Anda di sana triliunan rupiah. Sebanyak 215 KK menuntut keadilan. Tak ada yang mau terima ganti rugi sampai sekarang dengan harga Rp. 360 ribu/Meter," tegasnya. Hal senada disampaikan M Syaid Siregar, yang mengaku mewakili warga bernama Ida Resita. Ketika Pelindo sosialisasi, warga disebut Syaid menerima surat dari BPN. Tanah diukur dan masih dikuasai warga tapi tiba-tiba ditimbuni untuk proyek terminal multipurpose Kuala Tanjung. "Lalu diberi ganti rugi lahan Rp.350 ribu/Meter. Kami tak menolak pembangunan apapun tapi yang pantaslah sesuai penilaian lama. Proses ini sudah 2-3 tahun gak beres," keluhnya.

     

    Perwakilann PT Pelindo I, Praptono, menjelaskan, sebelum 2015 pihaknya telah merencanakan pembangunan terminal curah cair dan Multipurpose di Kuala Tanjung. Mengacu UU No 17/2008 tentang pelayaran, singkap Praptono, PT Pelindo memiliki konsesi dari Kemenhub selama 69 tahun. "Kami gandeng PT Waskita membentuk anak perusahaan PT Prima. Kita butuh lahan 81 Ha. HPL kami sekira 20 Ha. Sisanya 30 Ha itulah yang merupakan lahan warga," ujarnya. Praptono optimis, PT Pelindo I sudah memenuhi langkah-langkah pembangunan untuk kepentingan umum. Tahun 2017, ungkapnya, PT Pelindo I meminta izin penetapan lokasi dari Gubsu. Kemudian Gubsu memberi rekomendasi kepada Bupati Batubara terkait pengeluaran izin lokasi. "Pemilihan KJPP sesuai kompetensi yaitu PT KJPP DAS dan rekan. Pelindo hanya siap membayar ganti rugi sesuai penilaian KJPP," ucap Praptono, seraya mengakui, pembebasan tanah pada areal kereta api dan lahan jalan tol sifatnya premium alias "kebal hukum" sehingga lebih tinggi ganti ruginya dan berbeda dengan proyek pembebasan lahan kawasan pelabuhan PT Pelindo.

     

    Sesuai UU Pertanahan

     

    Saut S dari BPN Kab Asahan berpendapat, alasan-alasan konsinyasi didasari UU Pertanahan dan beberapa pemikiran, diantaranya: keberadaan pemilik tanah tak diketahui dimana, ada sengketa kepemilikan hingga objek pengadaan tanah yang diagunkan ke bank. "Soal besaran ganti rugi diatur oleh KJPP Appresial. Kenapa beda nilai harga KJPP yang ditunjuk PT KAI dan Pelindo, ya kami gak bisa komentari. Harus KJPP sendiri yang jawab," cetus Saut. Sedangkan Zainal, KJPP PT Pelindo I, menyatakan ditunjuk sebabai penilai independen untuk PT Pelindo I. Khusus proyek jalan tol dan kereta api, Zainal membenarkan harga tanah warga yang layak sesuai basis lama Rp. 1 juta. "Makanya kami tetapkan harga Rp. 360 ribu, Rp. 380 ribu sampai 436 ribu/Meter. Akar masalahnya, KJPP lama mematok harga Rp. 2,5 juta dan saat ini Rp.1 juta sehingga beda basis data," aku Zainal. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER