Senin

20 Agu 2018

Pengunjung Hari Ini : 4.686,   Bulan Ini : 70.694
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 28 Juli 2018 | 00:09 WIB

    Telah dibaca 160 kali

    Sampaikan PU LPjP APBD Sumut 2017, Philips Nehe Minta Pj Gubsu Evaluasi Kacab Disdik Nias & Nisel

    Budiman Pardede
    Juru bicara F-PKB DPRDSU Philips Perwira Juang Nehe menyerahkan Pandangan Umum Fraksi kepada Sekdaprovsu Hj Sabrina, Senin siang (23/7/2018) di gedung Dewan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

    Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) bersama 8 fraksi telah menyampaikan Pemandangan Umum (PU) anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Sumut tahun 2017, Senin (23/7/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara F-PKB DPRDSU Philips Perwira Juang Nehe menyampaikan 11 saran dan rekomendasi, termasuk seruan evaluasi terhadap Kepala Cabang (Kacab) Dinas Pendidikan (Disdik) Kab Nias serta Kab Nias Selatan.

    Kepada www.MartabeSumut.com, Philips mengatakan, 11 saran/rekomendasi F-PKB DPRDSU urgen disikapi Pj Gubsu dan jajaran Pemprovsu karena merupakan konsekwensi logis formal realisasi APBD Sumut 2017. Khusus permintaan evaluasi atau pencopotan Kacab Disdik Nias dan Nisel, Philips menyatakan didasari banyaknya keluhan masyarakat pada 2 daerah itu saat melakukan Kunker pada 4 - 9 Juli 2018. Menurut Philips, kinerja Kacab Disdik Nias dan Nisel sangat buruk serta tidak mendukung proses percepatan pendidikan masyarakat di daerah terpencil. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Dapil Kepulauan Nias ini mencontohkan, bangunan SMK Negeri I Ulunoyo di Desa Hilimaera Kec Ulunoyo Kab Nisel yang kondisinya macam kandang kambing, adalah 1 bukti yang sulit terbantahkan. Artinya, lanjut Philips lagi, Kacab Disdik Kab Nisel tidak menunjukkan kepedulian terhadap kondusifitas siswa didik saat belajar. "Kita minta Pj Gubsu segera mencopot ke-2 Kacab Disdik itu. Saat DPRDSU Kunker ke sana pun kita tidak diberi akses secara proporsional," sesal Philips dengan nada tinggi.

    10 Saran dan Rekomendasi

    Menyinggung 10 saran dan rekomendasi lain, Philips merinci diantaranya: kerjasama SKPD/OPD saat Kunker DPRDSU sekaligus penyediaan data sinkron atas gambaran kegiatan sesuai yang tertera dalam buku APBD Sumut 2017. Kemudian meminta BPK turun ke lapangan untuk mengaudit proyek infrastruktur jalan/penanggulangan bencana di Kepulauan Nias didampingi DPRDSU Dapil Kepulauan Nias. Pihak SKPD/OPD Provsu dimintanya jeli memperhatikan kualitas fisik semua proyek di Sumut yang menggunakan APBD. Sementara itu, proyek pembangunan harus tepat sasaran/bermanfaat bagi rakyat sedangkan kegiatan-kegiatan yang sia-sia atau mubazir wajib dievaluasi kedepan. Termasuk perencanaan semua program dalam penetapan kawasan kumuh sesuai kondisi lapangan. Philips juga menyarankan Pemprovsu  menampung dalam APBD Sumut 2019 proyek jalan provinsi di daerah yang belum tuntas khususnya wilayah Pantai Barat yang masih rawan dan banyak yang rusak parah. "Contohnya ruas jalan rusak parah rute Tarutung Sipahutar, dari Huta Gurgur - Sipahutar dan Pangaribuan - Garoga sepanjang 30 Km. Selanjutnya percepatan pembangunan jalan tembus via Aek Kota Batu menuju Tobasa serta jalan Aliaga - Muara Tige dan jalan lintas Sosopan - Sibuhuan sepanjang 150 Km," singkap Philips.

    Rekomendasi berikutnya, terang Philips lebih jauh, pihaknya meminta Pemprovsu meningkatkan proyeksi pendapatan dengan pertimbangan potensi ril pendapatan daerah melalui Perda upaya paksa penagihan atas tunggakan pajak. Pemprovsu dimintanya kreatif meningkatkan pendapatan non-pajak dengan merangsang usaha warga dari bidang wisata bahari, wisata budaya hingga agrowisata. Dua tahun terakhir, umgkap Pholips, serapan belanja daerah turun drastis terutama belanja modal. "Pemprovsu patut memperbaiki rencana penganggaran, proses tender, penunjukan pihak ketiga selaku pelaksana dan realisasi pelaksanaan tepat waktu. Jangan sampai terulang lagi kasus pembangunan Mess Pemprovsu di Jogjakarta yang dimenangkan PT Aras Mandiri," ingat Philips. Terakhir, Philips mengimbau Pj Gubsi dan Pemprovsu mengawal pelaksanaan MTQ tingkat Nasional di Kota Medan dan Kab Deli Serdang sebab menyangkut nama baik Provinsi Sumut. "Prioritas saran dan rekomendasi mendesak kami adalah, merealisasikan semua hasil Kunker DPRDSU atas LPjP APBD Sumut 2017, hasil-hasil Reses dan aspirasi pokok-pokok fikiran untuk tahun anggaran 2019. Tolong tampung dalam rencana kerja SKPD/OPD Sumut supaya Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun 2019 terakomodasi bagi 33 kab/kota Sumut," tutup Philips diplomatis.(MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER