Sabtu

17 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.422,   Bulan Ini : 58.230
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Jumat, 6 Juli 2018 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 214 kali

    KPU Larang Mantan Napi Koruptor Nyaleg: Sarma Hutajulu Mendukung, Darwin Lubis Kurang Sependapat

    Budiman Pardede
    Anggota DPRDSU Sarma Hutajulu, SH (kiri) dan Ir Darwin Lubis saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu siang (4/7/2018). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Kendati sempat mendapat perdebatan panjang, pada Selasa (3/7/2018) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Hukum HAM akhirnya meng-Undang-kan dalam lembaran negara Peraturan KPU (PKPU) No 20/2018 tentang pelarangan pendaftaran Calon Legislatif (Caleg) mantan Napi koruptor, bandar Narkoba serta pelaku kejahatan seksual anak.

     

    Realitas ini langsung disikapi 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU Sarma Hutajulu, SH dan Ir Darwin Lubis. Dikonfirmasi www.MartabeSumut.com, Rabu siang (4/7/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, ke-2 legislator menyampaikan pemikiran berbeda. Sarma tegas mendukung PKPU No 20/2018 sedangkan Darwin mengaku kurang sependapat. Menurut Sarma, harusnya ide baik tersebut disetujui dan didukung seluruh elemen bangsa bila memang sepakat memberantas kejahatan luar biasa korupsi, Narkoba bahkan predator seksual anak. Politisi PDIP itu berkeyakinan, sanksi hukum tidak cukup diberikan kepada para pelaku sehingga dibutuhkan sanksi sosial. "Saya setuju PKPU disahkan. Namun saya rasa PKPU perlu diatur lebih spesifik dalam UU agar tidak debatable (polemik). Kita sangat setuju legislator/wakil rakyat yang terpilih kelak tidak tersandera track record kepribadian buruk," terang Sarma, sembari mengimbau pemerintah dan DPR RI secepatnya mengatur dengan payung hukum spesifik. Anggota Komisi A membidangi hukum/pemerintahan ini percaya, 3 kejahatan yang diwaspadai KPU bertujuan memberi efek jera kepada siapa saja agar tidak mencuri uang rakyat. Kemudian menyelamatkan mental generasi bangsa dari keganasan penyalahgunaan Narkoba, mengingatkan dampak psikologis panjang kejahatan seksual anak serta melahirkan figur-figur wakil rakyat yang benar-benar pantas menyandang gelar "terhormat". Sarma memastikan, tak ada alasan untuk menolak PKPU. "Saatnya Republik kita mulai menguji integritas seseorang sebelum menjadi wakil rakyat," tutup Legislator asal Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Humbahas, Kab Samosir, Kab Tapteng dan Kota Sibolga tersebut.

     

    Langgar HAM ?

     

    Penilaian kontra dilontarkan Darwin Lubis. Bagi politisi Partai Hanura ini, PKPU No 20/2018 telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), merampas hak konstitusional warga negara dan menganggap mantan Napi 3 kasus tersebut sebagai pelaku kejahatan seumur hidup. "Saya kurang sependapat. Apalagi bukan ranah KPU mengaturnya tapi UU. Manusia kan bisa berubah ? Kan gak selamanya orang dipandang jahat," ujar wakil rakyat asal Dapil Sumut I Kec Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Kec Medan Belawan itu. Anggota Komisi D ini menduga, dalam waktu dekat berbagai pihak akan menggugat PKPU ke MA melalui mekanisme judicial review. Sebab PKPU disebut Darwin dijadikan alat melegitimasi penghilangan hak konstitusional warga secara sistematis. "Setahu saya, UU Pemilu hanya memuat larangan pelecehan kejahatan seksual anak dan bandar Narkoba. Gak ada larangan soal mantan terpidana korupsi," ungkap Darwin memprotes. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER