Senin

15 Okt 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.606,   Bulan Ini : 38.430
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 11 Juni 2018 | 00:09 WIB

    Telah dibaca 191 kali

    DPRDSU Bahas Konflik Ganti Rugi Warga Tangkahan Langkat Soal Jalur SUTET PLN

    Budiman Pardede
    Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) saat menggelar RDP, Senin lalu di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas konflik warga Desa Tangkahan Kec Berandan Barat Kab Langkat terkait keberadaan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) milik PLN, Senin kemarin di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

     

    Pengamatan www.MartabeSumut.com, RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi D Fahrizal E Nasution dan Sekretaris Sutrisno Pangaribuan. Tampak hadir Asisten I Kab Langkat Abdul Karim, perwakilan warga Desa Tangkahan Suhaimi Akbar, mewakili PLN Sumbagut Oktavianus, perwakilan warga Suhaimi Akbar dan Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) Jakarta Cab Langkat Hadi Susanto Taslim. Dalam kesempatan itu, Suhaimi Akbar mengungkapkan, pemilik tanah di Kab Langkat merasa tidak mendapat perhatian ganti rugi atas tanah yang dilintasi jalur SUTET PLN. Menurut dia, sejak 2009 tanahnya mendapat lintasan tower SUTET 275 KP yang merupakan proyek PLTU PLN Sumut. Saat itu, lanjutnya lagi, terdapat 217 tower seluas 8 Ha yang dibangun. Sesuai UU, warga setempat diminta membebaskan lahan dengan kompensasi ganti rugi terhadap tanah yang ada di bawah kabel. "inilah yang jadi masalah. Tanah kami dihargai Rp. 30 ribu 1 Meter, kami tak komplain. Tapi kenapa muncul LBHN yang memfasilitasi ganti rugi tanah di bawah kabel ? Lalu kuasa warga disarankan diberikan ke LBHN Jakarta Cab Langkat. Masalahnya sekaang, kok terjadi pemotongan 40 persen uang ganti rugi kepada pihak LBHN," tanya Suhaimi, seraya menambahkan, proyek sudah tertunda sejak tahun 2010, 2011 dan 2012. "Kami menuntut tak ada potongan uang ganti rugi. Kami mau diproses hukum semua pihak yang terindikasi menyimpang," tegasnya lagi.


    Pemkab Langkat Tak Tahu Kehadiran LBHN

     

    Asisten I Kab Langkat Abdul Karim mengakui, persoalan telah sampai ke Komnas HAM, Inspektorat Sumut dan Kemendagri. Pemkab Langkat disebutnya tidak ikut terlibat dan tidak tahu soal kehadiran LBHN Jakarta memfaslitasi ganti rugi tanah warga. Sementara proyek 150 KP memang jauh-jauh hari belum punya aturan tapi proyek 275 KP sudah ada aturan. "Makanya ada ganti rugi. Pak Suhaimi itu punya 2 lahan, di Gebang dan Berandan Barat. Setahu saya, masyarakat tak pernah memberi kuasa kepada Pak Suhaimi. Inspektorat provinsi juga pernah memeriksa kami," ungkapnya. Sedangkan perwakilan PLN Sumbagut, Oktavianus, menjelaskan, pihaknya membangun jaringan listrik khusus di wilayah Aceh dan Sumut. Pembangunan SUTET 275 KP mulai dikerjakan di Desa Tangkahan tahun 2005. "Dampak SUTET bagi lingkungan hidup dan manusia akan ada medan magnit dan medan listrik. Hanya tanah, bangunan dan pohon-pohon keras milik rakyat yang diganti rugi sepanjang berada di ruang bebas,"akunya. Bagi Oktavianus, PLN cuma membebaskan tanah tapak tower dan telah meninggikan tower agar mengurangi dampak psikologis. Soal pemotongan uang ganti rugi, Oktavianus mengaku tidak tahu karena PLN mentransfer langsung ke masyarakat. "Masyarakat tidak mengizinkan kami melakukan pendataan dan sempat terhenti. Mereka bilang sudah dikuasakan kepada LBHN Jakarta. Warga selalu didampingi LBHN. Bukan kami yang menilai harga tanaman warga tapi otoritas khusus," katanya. Hadi Susanto Taslim dari LBHN Jakarta Cab Langkat mengatakan, awalnya adalah orang yang terkena dampak SUTET. Kemudian melalui keluarganya bernama Maladi Hasibuan, dikontaklah LBHN Jakarta dan membuat surat kuasa. "Saya kumpulkan semua warga dan membuat kuasa untuk LBHN. Memang ada surat perjanjian kesepakatan jika berhasil maka 40 persen jasa diberi pada LBHN dan 60 persen hak warga," singkap Taslim. Dia mengherankan, setelah proyek berjalan bagus kurun 5 tahun, tiba-tiba sekarang muncul masalah dari Suhaimi Akbar. "Uang ganti rugi memang masuk ke rekening kami. Kami berterimakasih buat jasa LBHN. Warga Kec Wampu tempat saya bersyukur bahkan ada yang bisa umroh setelah menerima ganti rugi SUTET," tegasnya, sambil meyakini, proyek yang 275 KP tak ada masalah. Komisi D DPRDSU akhirnya menyatakan akan mempelajari perbedaan aspirasi berkembang tersebut. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER