Minggu

18 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.672,   Bulan Ini : 62.463
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Jumat, 11 Mei 2018 | 00:05 WIB

    Telah dibaca 248 kali

    Alih Fungsi Lahan Pertanian di Sumut Tinggi, Richard Sidabutar Sebut Perda No 3/2015 tak Efektif

    Budiman Pardede
    Anggota Komisi B DPRDSU Richard P Sidabutar, SE, Lidiani Lase (tengah) dan Inge Amelia Nasution, SPsi saat dikonfirmasi di gedung DPRDSU, Senin (7/5/2018). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Richard P Sidabutar, SE, menegaskan, hingga kini realisasi Peraturan Daerah (Perda) Sumut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) tidak jelas juntrungannya. Sebab, lahan pertanian di Sumut semakin meningkat terdegradasi alias menurun terus untuk pembangunan mall, permukiman, lapangan olahraga hingga kawasan bisnis komersial.

     

    Kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (7/5/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Richard meyakini, semangat kedaulatan dan ketahanan pangan akan sulit terwujud ketika pemerintah abai mengembangkan lahan pertanian. Politisi Partai Gerindra ini memastikan, pertumbuhan penduduk yang cepat seharusnya sejalan dengan deret lahan produksi pangan yang akan dikelola masyarakat. Namun alih fungsi lahan pertanian justru menurun drastis seperti di Labuhanbatu Utara (Labura), Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Mandailing Natal (Madina). "Misalnya mengantisipasi tahun 2030. Persoalan pangan itu kan politis karena menyangkut perut dan siapa yang menguasai tata niaga pangan. Bulog sendiri belum mampu menjadi otoritas tata niaga pangan. Kewenangan Bulog terbatas," tegas Richard.

     

    Sosialisasikan Perda

     

    Didampingi koleganya dari Komisi B DPRDSU Lidiani Lase dan Inge Amelia Nasution, SPsi, legislator asal Dapil Sumut X Kota Pematang Siantar/Kab Simalungun itu menyarankan, Perda Sumut Nomor 3 Tahun 2015 harus segera disosialisasikan ke bawah. Apakah sudah ditindaklanjuti pemerintah kab/kota dengan membuat Perda masing-masing. "Atau jangan-jangan, Perda Sumut No 3 tersebut belum dibreak-down melalui Pergub sehingga pemerintah kab/kota juga tidak membuat Perda sendiri," duganya. Richard merinci, saat ini lahan persawahan di Sumut mencapai 435.815 Ha. Terdiri dari sawah irigasi 268.245 Ha dan sawah non irigasi 167.569 Ha. Artinya, setiap tahun perkembangan lahan persawahan di Sumut mengalami penurunan drastis. Richard khawatir Perda No 3 tahun 2015 sekadar kedok menutupi kegagalan Pemprovsu menutupi degradasi lahan pertanian. "Saya rasa penurunan lahan pertanian terjadi kurun 4 tahun terakhir. Saya takut ada uang sosialisasi diambil dari APBD Sumut tapi realisasinya tak jelas. Jangan cuma lips service (manis di bibir) saja dong," ingatnya.

     

    Bagi Richard, kelak Pemprovsu jangan cari kambing hitam dengan menyalahkan kab/kota karena tetap mengalihkan lahan pertanian. Realisasi Perda No 3/2015 disebutnya tergantung konsistensi Gubsu/Pemprovsu untuk melindungi lahan pertanian di 33 kab/kota Sumut. Apalagi warga Sumut termasuk kelompok besar mengkonsumsi nasi dengan kebutuhan beras 126 Kg/tahun. Sehingga wajar saja kebutuhan pangan di Sumut cukup tinggi dengan jumlah penduduk sekira 12 juta jiwa. Itulah sebabnya, lanjut Richard lagi, agar bisa menurunkan tingkat inflasi dari sektor pertanian, Provinsi Sumut wajib mempertahankan swasembada pangan dengan dukungan lahan persawahan yang cukup luas. Dinas Pertanian Sumut diimbau Richard serius melakukan sosialisasi ke kab/kota. Pasalnya, jika Perda di masing-masing kab/kota tidak diterbitkan, tentu saja berdampak negatif pada angka alih fungsi lahan pertanian yang kian melebar. "Degradasi alih fungsi lahan pertanian merupakan tantangan besar Provinsi Sumut. Korelasinya terhadap peningkatan produktivitas gabah yang membutuhkan penggunaan benih unggul berkualitas,” tutup Richard diplomatis, sembari menegaskan, Pemprovsu berperan tunggal mengantisipasi masalah alih fungsi lahan pertanian ke kab/kota. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER