Selasa

22 Mei 2018

Pengunjung Hari Ini : 1.203,   Bulan Ini : 51.070
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 3 Mei 2018 | 21:31 WIB

    Telah dibaca 72 kali

    Jamin Stabilitas Holtikultura di Sumut, Pansus DPRDSU Bahas BUMD Pangan

    Budiman Pardede
    Rapat Pansus BUMD Pangan DPRDSU, Senin pagi (30/4/2018). (Foto : www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan menggelar Rapat Kerja bersama Pemkab/Pemko se-Sumatera Utara (Sumut), Senin pagi (30/4/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Agenda rapat Pansus BUMD Pangan itu bertujuan menyerap aspirasi kab/kota Sumut terkait kondisi dan upaya menjamin stabilitas pangan serta holtikultura.

    Pantauan www.MartabeSumut.com di gedung Dewan, rapat dipimpin Ketua Pansus BUMD Pangan DPRDSU Jantoguh Damanik. Menurut Jantoguh, pembentukan Pansus BUMD Pangan merupakan konsekuensi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dikeluarkan Gubsu tahun 208 terkait pembentukan Perseroan Terbatas Agro Sejahtera Provinsi Sumut. "Kita harap lahir BUMD yang bisa mengantisipasi stok pangan sekaligus menjaga harga pasar. Pemprovsu akan membentuk BUMD Pangan untuk menjamin stabilitas holtikultura," terang Jantoguh..Menurut dia, Ranperda yang disusun Gubsu mempersiapkan modal/saham 51 persen milik Pemprovsu dan 49 persen kab/kota.

     

    Pemprovsu Surati Bupati


    Menangapi hal tersebut, perwakilan Pemkab Taput, S Silalahi, berpendapat, Pemprovsu harus surati bupati di kab/kota agar ada sinergi sikap. Bila nanti badan usaha terbentuk, ucap Silalahi, jangan sampai cuma jadi kenangan yang bersifat basa-basi. "Saya usul agar betul-betul hasil pertanian daerah dimaksimalkan dan dikelola profesional," ingatnya. Sedangkan Zakaria Harahap dari Kab Palas, mengatakan, modal dasar perseroan sesuai butir Ranperda dimonopoli Pemprovsu. Artinya, ungkap Zakaria, kelak bakal Pemprovsu yang melanjutkan BUMD dan tidak akan ada gunanya bagi kab/kota. "Kenapa saham dibatasi dan dimonopoli Pemprovsu ?  Kenapa harus 49 persen ? Kan bisa lebih ? Apakah BUMD ini mampu mensejahterakan daerah ? Jangan sampai tujuanBUMD Pangan muluk-muluk tapi hasilnya tak jelas," sindir Zakaria. Hal senada disampaikan perwakilan Pemkab Deli Serdang. "Kami keberatan dengan Ranperda ini. Karena Perda Provinsi, maka Pemerintah kab/kota seharusnya tidak memaksakan apalagi mewajibkan. "Sebaiknya redaksinya dapat menyertakan modal. Ini kan Perda provinsi. Tentu kami harus buat Perda dulu dong di kab/kota," ucapnya, seraya mengingatkan keberadaa PP No 54/2017 yang mengatur struktur badan usaha. "Tolong Ranperda disesuaikan dengan PP itu. Termasuk struktur BUMD Pangan dan amanat agar provinsi konsultasi dengan Mendagri sebelum dijadikan Perda.

    Perwakilan Pemko Medan menjelaskan, 82 persen tingkat inflasi di Sumut disumbang oleh Kota Medan. "Kami dukung BUMD Pangan di Sumut. Sebab sesuai UU Pangan, pemerintah daerah memang tidak berhak membuat stabilisasi harga terhadap baham pokok pangan dan tidak mengendalikan inflasi di Sumut," ujarnya. Selama ini, lanjutnya lagi, Pemko Medan kerjasama dengan Bulog untuk stabilisasi harga. Namun jangan sampai BUMD Pangan menimbulkan masalah. "Misalnya harga beras. Perlu sinergi antara BUMD Bulog. Jangan saling membinasakan," ingatnya. Jantoguh Damanik menyahuti, fungsi BUMD Pangan kelak dapat saja membeli gabah dari pada padi. "Harga gabah turun bisa dibeli. Padi disimpan bisa beberapa tahun. Beras lama disimpan akan muncul kutu. Kalo fikiran saya, provinsi harus mewajibkan. Sesuai hak dekonsentrasi dan desentralisasi yang dimiliki," tegas Jantoguh. Bagi dia, pemerintah memang tidak bisa subsidi langsung. Tapi harus penugasan melalui BUMD. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER