Senin

20 Agu 2018

Pengunjung Hari Ini : 4.696,   Bulan Ini : 70.704
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Jumat, 27 April 2018 | 00:05 WIB

    Telah dibaca 217 kali

    DPRDSU Ingatkan KPU Sumut, 70 Ribu Warga 5 Kab/Kota Kepulauan Nias tak Punya e-KTP

    Budiman Pardede
    Anggota Komisi A DPRDSU Philips PJ Nehe saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (25/4/2018). (Foto : www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

    Fakta miris diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Philips PJ Nehe. Pasalnya, jelang Pilkada serentak 27 Juni 2018, ternyata ada sekira 70 ribu warga Kab Nias, Kab Nias Selatan, Kab Nias Utara, Kab Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli yang tidak memiliki e-KTP. Politisi PKB ini mengatakan, bila dalam tempo 2 bulan kedepan masalah itu tidak dibereskan KPU Sumut, maka akan jadi preseden buruk dalam Pilkada serentak 2018.

    Kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (25/4/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Philips menilai, kepemilikan KTP adalah hak asasi manusia. Negara berkewajiban mendata penduduk sekaligus memberikan hak-hak rakyat tersebut. "Kami harap KPU Sumut dan Disdukcapil 5 daerah setempat segera mengambil tindakan. Paling tidak mengeluarkan surat keterangan (Suket)," tegas Philips. Menurut dia, Suket bisa dikeluarkan karena diatur dalam ketentuan PKPU yang baru. "Waktu Pilkada tinggal 2 bulan lagi. Tolong Disdukcapil keluarkan Suket supaya 70 ribu rakyat Kepulauan Nias tidak kehilangan hak-hak politiknya," imbau Philips.

    Legislator asal Dapil Sumut VIII Kepulauan Nias itu mengingatkan, tolok ukur keberhasilan KPU Sumut menggelar Pemilu hanya dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih. Ironisnya lagi, lanjut Philips lebih jauh, dari 33 kab/kota di Sumut, sebanyak 2 juta warga Sumut juga terancam kehilangan hak pilih akibat tidak punya e-KTP. Artinya, pelaksanaan Pemilu 2018 bakal kurang berkualitas ketika persoalan e-KTP atau hak pilih warga tidak diselesaikan. "Saya minta KPU Sumut dan Disdukcapil jangan anggap remeh dengan hak pilih rakyat. Tolong cepat fasilitasi kepemilikan e-KTP warga supaya bisa ikut Pilkada. Jemput bola dong, jangan biarkan rakyat kebingungan. Bantu dan permudah hak-hak rakyat," cetus Philips dengan nada tinggi. Bagi anggota Komisi A membidangi hukum/pemerintahan itu, lucu sekali melihat kepala daerah selalu bangga mempersiapkan rencana-rencana pembangunan namun abai masalah klasik semisal data kependudukan valid. "Bagaimana mungkin kepala daerah membangun bila tak punya data kependudukan yang baku," sindir Philips dengan nada tanya. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER