Selasa

16 Okt 2018

Pengunjung Hari Ini : 3.218,   Bulan Ini : 42.581
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 10 Februari 2018 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 536 kali

    Warning Dewan Pers Saat Hari Pers Nasional, DPRDSU: Hentikan Pengerdilan Pers Berdalih Verifikasi

    Budiman Pardede
    Anggota DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc saat ditemui di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Aparat pemerintah, pejabat, birokrat, TNI, Polri, penegak hukum khususnya kelembagaan Ad-Hoc Dewan Pers sebaiknya menghentikan praktik pembusukan budaya yang bertujuan mengerdilkan iklim kemerdekaan Pers. Pertumbuhan media Pers, keberadaan insan Pers dan organisasi Pers di Indonesia patut didukung penuh sebab menjadi bagian tidak terpisahkan dari pilar demokrasi. Diakui jujur atau tidak, menjamurnya penerbitan media cetak, elektronik dan media online akhir-akhir ini, nyata membawa dampak positif terhadap konsumsi informasi, edukasi, kontrol sosial hingga pengawalan persoalan-persoalan mendasar bangsa semisal hukum, kebenaran, keadilan, perdamaian dan keutuhan-ciptaan.

     

    Peringatan tersebut dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, menyahuti konfirmasi peringatan hari Pers Nasional 9 Februari 2018. Ditemui www.MartabeSumut.com secara khusus di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat siang (9/2/2018), Syamsul Qodri berbagi cerita panjang seputar geliat kehidupan Pers Indonesia pasca-reformasi. Dia mengaku banyak mengikuti perkembangan Pers Nasional melalui sosial media sejak 2 tahun terakhir sampai sekarang. Terutama menyangkut sikap Dewan Pers yang diributkan banyak pihak terkait kebijakan sepihak verifikasi media massa, organisasi Pers bahkan istilah sertifikasi/uji kompetensi wartawan. Menurut dia, lantaran Dewan Pers banyak ditentang wartawan di penjuru Tanah Air, keinginan memahami UU No 40 tahun 1999 tentang Pers akhirnya dilakukan. "Pertama saya ucapkan salam hormat dan selamat Hari Pers Nasional 2018 buat semua media massa serta teman-teman jurnalis Indonesia. Tanpa peran Pers dunia ini gelap tak dikenali. Coba, siapa mengingkari kalau sekarang semua orang mencari informasi dari media massa online ? Kecil atau besar medianya soal lain. Saya rasa peran Pers sangat luar biasa," cetus Syamsul Qodri.

     

    Dewan Pers Tak Berhak Verifikasi Media

     

    Anggota Komisi D DPRDSU itu melanjutkan, setelah membaca UU No 40 tahun 1999, dalam Bab V Pasal 15 muncul nama kelembagaan Dewan Pers. Menurutnya, UU No 40 tahun 1999 menugaskan Dewan Pers untuk mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers Nasional melalui kelembagaan Dewan Pers yang independen. Sementara fungsi-fungsi Dewan Pers diantaranya: pengkajian pengembangan kehidupan Pers, menetapkan/mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan/mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus berhubungan dengan pemberitaan Pers, mengembangkan komunikasi antara Pers, masyarakat/pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi Pers menyusun peraturan-peraturan bidang Pers, meningkatkan kualitas profesi kewartawanan serta mendata perusahaan Pers. "Saya rasa pemerintah yang berhak mendefenisikan perusahaan Pers sesuai syarat-syarat formal, bukan Dewan Pers. Dewan Pers cuma mendata, tidak punya hak memverifikasi media massa. Apalagi membuat pemberitahuan kepada berbagai pihak seolah-olah yang tidak ter-verifikasi Dewan Pers bukan media massa dan tidak pantas dilayani. Tugas Dewan Pers mengembangkan kemerdekaan Pers, kok sekarang memberangus Pers," heran Syamsul Qodri.

     

    Cari Second Opinion

     

    Tak puas membaca UU No 40 tahun 1999, politisi PKS itu pun mencari second opinion dengan berdiskusi bersama beberapa jurnalis dan pemilik media lokal di Sumut. Pada umumnya, terang Syamsul Qodri, sikap Dewan Pers dianggap tidak punya dasar, melanggar UU Pers dan memberangus kebebasan Pers. Bagi Syamsul Qodri, diskusi sekira 3 bulan lalu tersebut menemukan fakta-fakta bahwa Dewan Pers tidak punya hubungan struktural apapun dengan media massa di seluruh Indonesia apalagi bertanggungjawab atas pembiayaan kelahiran suatu media massa. Bahkan Dewan Pers dituding tidak punya program jelas dalam melakukan pembinaan media massa, organisasi Pers dan kalangan jurnalis. Struktur organisasi Dewan Pers juga dikritik hebat akibat sosok-sosok yang duduk dinilai hasil kongkalikong, orang-orang titipan dan berbau figur oportunis. Terakhir dari hasil diskusi mencari second opinion, singkap Syamsul Qodri, hampir bisa dipastikan bahwa sampai sekarang Negara dan pemerintah Indonesia belum pernah menunjuk 1 otoritas resmi yang berhak melakukan verifikasi media massa/organisasi Pers atau menetapkan lembaga khusus untuk melakukan sertifikasi/uji kompetensi wartawan Indonesia. "Itulah sebagian wawasan yang saya himpun dari kawan-kawan pengusaha media massa maupun jurnalis di beberapa wilayah Sumut. Mereka menyebut Dewan Pers tidak pernah menjalankan tugas/fungsi pembinaan pelatihan jurnalistik rutin bergilir terhadap jurnalis/media massa di Indonesia. Makanya saya heran, kok sekarang Dewan Pers berani menzolimi wartawan dan media massa ya," ungkapnya. Syamsul Qodri menyarankan, Dewan Pers sebaiknya kembali kepada peran yang diatur UU Pers. Bukan jadi lembaga yang mempertahankan status quo dan merusak iklim kemerdekaan Pers. "Hentikan politisasi, pengerdilan, pengebirian media massa, wartawan dan organisasi Pers. Segudang alasan verifikasi atau dalih apapun bisa dicari-cari tapi faktanya mereka langgar UU Pers. Presiden Jokowi tegas mendukung kebebasan Pers bertanggungjawab. Beliau memerintahkan pemberantasan berita hoax (bohong), bukan sebaliknya Dewan Pers terindikasi kuat memberangus kemerdekaan Pers. Macam tak ada kerjaan aja," sindir Syamsul Qodri blak-blakan. Artinya, timpal Syamsul Qodri lagi, bila muncul konflik pemberitaan wartawan/media massa dengan publik, maka UU Pers bisa dipakai sebagai acuan penyelesaian. Namun ketika menyangkut delik pelanggaran pidana, Syamsul Qodri memastikan penegakan hukum adalah suatu keniscayaan bagi semua pihak.

     

    Peran Eksklusif & Pembusukan Budaya

     

    Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut V Kab Asahan, Kab Batubara dan Kota Tanjung Balai ini mengingatkan, tidak jaman lagi Dewan Pers memainkan peran eksklusif, mempertahankan status quo bahkan mempertontonkan pola-pola pembusukan budaya yang menabrak semangat UU Pers No 40 tahun 1999. Syamsul Qodri juga menyatakan menerima informasi soal selebaran/penjelasan/maklumat Dewan Pers kepada instansi pemerintah/swasta di pusat dan daerah terkait nama-nama organisasi Pers dan media massa tertentu sebagai mitra Dewan Pers.  "Seolah-olah Dewan Pers meminta publik untuk tidak melayani media massa/organisasi Pers lain. Kan tidak bijak sikap Dewan Pers itu ? Sadar gak Dewan Pers, itu sama saja mematikan iklim demokrasi, membunuh lagi kemerdekaan Pers dan melanggar HAM. Memangnya Dewan Pers yang membiayai pendirian suatu media massa dan organisasi Pers ? Seolah-olah Dewan Pers mau mengatakan kalau merekalah hakim bagi media massa, organisasi wartawan dan insan Pers," cetus Syamsul Qodri tak habis fikir, seraya menambahkan, dalam tugas-tugas sebagai legislator selalu melayani semua jurnalis, media massa dan organisasi Pers sepanjang bertanggungjawab. Syamsul Qodri meyakini, aktivitas jurnalis merupakan profesi mulia yang patut dihargai. Bukan malah dikerdilkan, dikebiri, diberangus apalagi dizolimi lembaga negara Ad-Hoc (sementara) bernama Dewan Pers.

     

    Guru Lulus Sertifikasi Naik Gaji, Wartawan ?

     

    Pada sisi lain, posisi wartawan ditegaskan Syamsul Qodri berbeda dengan guru. Ketika guru lulus sertifikasi, pada saat berikut gaji sang guru bakal segera naik. Makanya, Dewan Pers diminta Syamsul Qodri tidak latah bicara verifikasi, sertifikasi bahkan uji kompetensi. "Bila memverifikasi, mensertifikasi atau membuat uji kompetensi wartawan versi organisasi Pers/media massa masing-masing, ya sah-sah saja. Tapi jangan bentuk opini publik yang sesat seakan-akan paling benar dan membusukkan kiprah wartawan/media massa lain. Memang kalo wartawan, organisasi Pers dan media massa ikut semua itu, apa gaji wartawan naik seperti guru ? Apa media massa/organisasi Pers menerima medali emas dari Dewan Pers ? Awalnya saya diami saja ribut-ribut verifikasi ini. Tapi lama-lama terusik pengen tahu," singkapnya tersenyum kecil. Logikanya, imbuh Syamsul Qodri lebih jauh, melawan hoax bukan dengan kegiatan mubazir verifikasi, sertifikasi dan uji kompetensi. Melainkan menyadari bahwa roh UU Pers No 40 tahun 1999 tidak boleh dilepaskan dari UUD 1945. Dalam artian, amandemen UUD 1945 Pasal 28 huruf (a) sampai (f) bertujuan mewujudkan kemerdekaan mengeluarkan fikiran, pendapat dan hak memperoleh informasi yang seyogianya dipahami Dewan Pers secara utuh. Sehingga segala kebijakan yang memberangus kemerdekaan Pers, media massa, organisasi Pers serta keberadaan jurnalis selaku agen-agen suara pembaruan, patut segera dihentikan. Bahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 dipastikannya bermakna universal melindungi Hak Asasi Manusia. Publik dipercaya Syamsul Qodri akan cerdas menilai Pers yang bertanggungjawab menjalankan profesi dan siapa pula yang tidak kompeten alias abal-abal. "UU Pers No 40 tahun 1999 bisa direvisi. Sekali lagi, jangan diskriminasi keberadaan media massa, organisasi Pers dan kalangan jurnalis. Besar kecilnya keberadaan mereka tetap saja punya andil membangun pilar demokrasi. Hargai, bukan dieliminasi dengan modus pembusukan budaya verifikasi. Kalo Pers salah dan terbukti tidak bertanggungjawab, laporkan/gugat secara hukum. Amanat UU Pers jelas sekali mengatur tupoksi Dewan Pers. Tolong jangan lebay, hormati HAM orang lain," tutup Syamsul Qodri Marpaung dengan nada tinggi. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER