Selasa

21 Mei 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 5 September 2017 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 521 kali

    Modus Janji Proyek Tertipu Rp350 Juta: Maukah Kepala Daerah Perintahkan Penghentian DP & Pago-pago?

    Budiman Pardede
    Wakil Ketua Komisi A DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin siang (4/9/2017). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, menanggapi serius penangkapan Polres Binjai terhadap tersangka penipuan/penggelapan inisial RA (42), warga Jalan Puri Medan Area, Sabtu (2/9/2017). Bukan apa-apa, politisi PKS ini menilai, modus RA menjanjikan proyek dengan syarat "sesajen" awal permintaan down payment (DP) atau pago-pago Rp. 350 juta, merupakan pembusukan budaya yang sejak dini mengalir dari birokrasi pemerintahan korup.

     

    Kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (4/9/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Syamsul Qodri mengapresiasi sikap Juferlin Manalu selaku korban RA lantaran langsung membuat laporan polisi pada 31 Juli 2017. Menurut dia, hanya orang-orang berstatus pengusaha/kontraktor sajalah yang berani menjanjikan proyek dengan dalih men-sub-kan/mengalihkan pengerjaan kepada pihak ketiga. "Saya baca di Metro24, si RA disebut-sebut pengusaha/kontraktor. Nah, pasti dia mengaku-ngaku dapat proyek. Lalu memberikan (di-sub-kan) pada rekanan lain. Makanya, DP, pago-pago bahkan pembagian keuntungan selalu muncul di depan. Inilah pembusukan budaya yang terus terjadi sampai sekarang. Sumbernya ya dari birokrasi pemerintahan," terang Syamsul Qodri.

     

    Bagi kalangan pengusaha jasa kontraktor, Syamsul Qodri memastikan, pengalihan pengerjaan proyek terhadap pihak ketiga sebenarnya merupakan tradisi buruk yang dihalalkan. Selain sulit mengontrol dan kurang bertanggungjawab, sub-kontraktor juga bakal memangkas habis bestek pekerjaan untuk mengambil porsi keuntungan. Belum lagi pola pinjam-meminjam perusahaan yang konditenya tidak jelas sama sekali namun setiap waktu bisa mengerjakan proyek-proyek vital berskala besar. Ironisnya lagi, kepala daerah dan birokrasi sebagai pemilik atau yang menenderkan proyek, cenderung tidak mau tahu siapa yang mengerjakan dan bagaimana kualitas proyek kelak. Sepanjang pemenang tender telah memberi "sesajen" DP alias pago-pago di depan kepada panitia lelang dan unsur Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), Syamsul Qodri yakin semua urusan teknis proyek bakal mulus berjalan termasuk bila harus melanggar aturan. "Pembusukan budaya begitu dimulai dari mental birokrasi pemerintah yang korup. Kontraktor pun menyesuaikan diri dan meniru. Muncullah modus jual proyek, sewa/pinjam perusahaan dan minta DP/pago-pago di depan," tegasnya.

     

    Sudah Rahasia Umum

     

    Legislator asal Dapil Sumut V Kab Btubara, Kab Asahan dan Kota Tanjung Balai itu mengungkapkan, sudah jadi rahasia umum kontraktor cuma kasih DP kepada panitia lelang. Kemudian ikut formalitas lelang dan dimenangkan panitia saat tender. Selanjutnya bila untung dirasakan besar, maka kontraktor nakal akan mengerjakan sendiri. Tapi bila diperkirakan kecil, dia pun men-sub-kan atau menjual lagi tanpa peduli hasil proyek nantinya. "Panitia lelang, konsultas dan instansi pemilik proyek gak pernah risau. Kan semuanya sudah dapat pago-pago," sindir Syamsul Qodri.

     

    Oleh sebab itu, berkaca dari kasus RA yang menjanjikan proyek dan meminta uang DP di depan, wakil rakyat membidangi hukum/pemerintahan tersebut menyatakan pembusukan budaya harus segera dihentikan. Caranya pun disebut dia sangat mudah sepanjang ada good will (niat baik). "Maukah kepala daerah memerintahkan panitia lelang atau jajaran instansi dibawahnya untuk melarang permintaan DP/pago-pago proyek apapun ? Ada gak kepala daerah yang mau memulai? Mereka tahu kok istilah DP atau pago-pago sekian persen. Bila kepala daerah mau, niscaya proyek-proyek pemerintah akan berkualitas. Banyak sekali pejabat/birokrasi yang masih main KKN pada segala lini dan tidak kapok-kapok," tutup Syamsul Qodri Marpaung, sembari menambahkan, mental aparat birokrasi yang suka minta DP/pago-pago proyek adalah cermin pejabat negara yang tidak peduli sumpah jabatan, menolak iklim pemerintahan bersih serta mempertahankan status quo pembusukan budaya KKN. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Modus Janji Proyek Tertipu Rp350 Juta: Maukah Kepala Daerah Perintahkan Penghentian DP & Pago-pago?'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER