Kamis, 2 Maret 2017 | 00:12 WIB

Telah dibaca 495 kali

Audiensi ke Kajatisu, DPRDSU Soroti Kasus Narkoba & Juara II Penunggak Kasus

Budiman Pardede

Komisi A DPRDSU diterima Wakajatisu Baginda Lumbangaol saat audiensi di kantor Kejatisu Jalan AH Nasution Medan, Selasa pagi (28/2/2017). (Foto: Ist/www.MartabeSumut.com)

www.MartabeSumut.com, Medan

Setelah menemui Kapolda Sumut Irjen Rycko Amleza Dahniel.pada Senin (20/2/2017), kini Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) kembali melakukan audiensi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Selasa pagi (28/2/2017) di kantor Kejatisu Jalan AH Nasution Medan. Rombongan yang audiensi diantaranya Ketua Komisi A DPRDSU FL Fernando Simanjuntak, SH, MH, Sekretaris Komisi A Sarma Hutajulu, SH, anggota Komisi Roni R Situmorang, Ramses Simbolon, Dolly Siregar dan Fanotona Waruwu.

Usai audiensi, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi Ketua Komisi A DPRDSU FL Fernando Simanjuntak, SH, MH di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa siang ((28/2/2017). Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, Komisi A DPRDSU membidangi hukum/pemerintahan memang menjadwalkan audiensi kepada stakeholder terkait meliputi: Kapolda Sumut, Kajatisu, Pangdam I BB serta Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) I Belawan. "Kita diterima oleh Wakajatisu Bapak Baginda Lumbangaol. Kami sampaikan beberapa aspirasi rakyat berkembang yang menuntut lembaga penegak hukum serius menangani perkara," terang Fernando, seraya memastikan, Komisi A DPRDSU secara khusus menyoroti maraknya Narkoba dan prakti illegal logging di Sumut.

Lapas Over Kapasitas

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Humbahas, Kab Samosir, Kab Tapteng dan Kota Sibolga itu melanjutkan, banyaknya narapidana dan tahanan sehingga membuat Lapas di Sumut over kapasitas, juga disampaikan kepada Wakajatisu. Kemudian pengaduan masyarakat di Tapanuli seputar praktik illegal logging yang terkesan tidak ditindak penegak hukum lantaran melibatkan oknum aparat hukum sendiri. Makanya, dalam audiensi tersebut, Fernando mengaku mendorong lembaga Kejatisu agar serius menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kalau ada kasus tidak terbukti, dia mengusulkan supaya dikeluarkan SP3. Sebab bagi Fernando, penegakan hukum bukan sekadar menangkap, menahan atau menghukum pelaku tindak pidana. Melainkan harus memunculkan efek jera supaya Lapas tidak over kapasitas. "Komisi A DPRDSU dan penegak hukum perlu bersinergi menyahuti persoalan hukum di lingkungan masyarakat. Lihat saja, banyak pelabuhan tikus yang jadi sarang masuknya Narkoba. Apa upaya mengatasi dan kenapa banyak kasus menumpuk," sindirnya bertanya. Menanggapi masukan Komisi A DPRDSU, Wakajatisu Baginda Lumbangaol memberi respon positif. "Kejatisu mengakui fakta juara II penunggak kasus korupsi di Indonesia dan akan berupaya membenahi kedepan," kata Baginda, seperti ditirukan Fernando. (MS/BUD)