Sabtu

17 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.381,   Bulan Ini : 58.189
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 28 Februari 2017 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 506 kali

    Owallah....Kapasitas 37 Lapas & Rutan di Sumut 9.406 orang, Isi Warga Binaan Over 25.823 Jiwa

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU menggelar RDP bersama Kanwil Depkumham Sumut di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin siang 27/2/2017). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) FL Fernando Simanjuntak, SH, MH memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kanwil Depkum HAM Sumut, Senin siang (27/2/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Dalam kesempatan itu, Hermawan Yunianto selaku Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Hukum HAM Sumut mengungkapkan curahan hati (Curhat) seputar problem Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Provinsi Sumut.

    Pantauan wwwMartabeSumut.com, RDP dihadiri Sekretaris Komisi A Sarma Hutajulu, SH, anggota Komisi A Dolly Siregar, Ramses Simbolon dan Astra Yuda Bangun. Menurut Hermawan, saat ini ada 37 Lapas Rutan dan Cabang Rutan di Sumut. Kapasitas ideal 9.406 orang tapi justru diisi warga binaan sebanyak 25.823 orang. "Tugas saya mengawasi semua UPT Lapas di Sumut. Saya dari Kaltim dan baru 1 bulan di Sumut. Capacity (kapasitas) Lapas di Sumut over hampir 3 kali lipat. Lapas Klas II B Tanjung Balai Asahan yang harusnya 600 orang namun dihuni  1.312 orang," ungkapnya, sembari menambahkan, over kapasitas bisa saja terjadi walau belum tentu over crowded. Kapasitas suatu Lapas 1.000 namun diisi 1.500 dinilainya belum crowded. Tapi kalau diiisi 3.000 penghuni berarti crowded. Hermawan menjelaskan, golongan Napi dan tahanan akan di-breakdown sesuai latar berlakang kasus. "Ada 14 ribuan napi kasus Narkoba di Sumut. Rutan di Sumut juga sudah over crowded. Medan lebih 200 persen over crowded. Karena Lapas Medan jadi objek utama kami meningkatkan kualitas pelayanan," cetusnya. Pada sisi lain, Hermawan membeberkan pula problem besar di Sumut sesuai UU terkait keberadaan Lapas berisi Napi atau Rutan dihuni tahanan yang sedang dalam proses hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Begitu juga keberadaan Badan Pemasyarakatan (Bapas) yang masih minim tapi penting mengurusi napi Pembebasan Bersyarat (PB), cuti bersyarat hingga pelanggar pidana tertentu termasuk anak yang akan diuji/dianalisa sebelum masuk pengadilan. "Rumah penyimpanan barang bukti yang dititip penegak hukum juga seyogianya ada banyak berdiri di kab/kota. Di Sumut, 1 petugas Lapas berbanding 180 Napi. Tidak ada jaminan pelayanan kesehatan. Ada pelayanan rawat inap namun kurang maksimal. Perlu BPJS tanpa mempersoalkan warga binaan. Peningkatan SDM petugas mutlak," yakin Hermawan. Solusinya, imbuh dia lagi, pemerintah akan melakukan moratorium menjaring CPNS. Lalu Depkum HAM dan Panglima TNI telah merencanakan Bintara Tentara yang mau pensiun diarahkan bertugas ke Lapas. "Itu masih rencana untuk mengatasi over kapasitas Lapas/Rutan," ungkap Hermawan.

     

    Over Kapasitas Tak Terhindarkan


    Hal senada disampaikan Kalapas Kelas I A Medan Asep Syarifuddin. Bagi dia, Lapas yang dikelola seharusnya menampung Napi hukuman 5 tahun. Namun jadi ironis lantaran setiap Napi dan Tahanan yang dikirim dari manapun tidak bisa ditolak. Sehingga over kapasitas tak bisa dihindari. "Pemerintah sudah memerintahkan agar memindahkan warga binaan ke Lapas yang minim tahanan. Toh tahanan berdatangan terus. Di Lapas kami tahanan kasus Narkoba 80 persen. Akibatnya rentan penyakit karena ruangan penuh. Rawan perkelahian, masuk Hp, Narkoba dan sebagainya," singkap Asep. Menanggapi Curhat ke-2 pejabat Depkumham tersebut, Sekretaris Komisi A DPRDSU Sarma Hutajulu berharap Depkum HAM Sumut tetap mencarikan jalan keluar agar Lapas dan Rutan bisa lebih manusiawi dengan kapasitas hunian yang seimbang. "Bila perlu dukungan dana APBN, nanti kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalo terkait dana APBD, bisa kita upayakan bersama Gubsu," ucap Sarma. Kendati demikian, Sarma mengingatkan perlunya dikuatkan integritas petugas Lapas/Rutan. "Jangan seperti Lapas di Lubuk Pakam ada ruang Karaoke. Status napi dan tahanan hanya hak kemerdekaan/kebebasan yang diambil Negara. Mereka berhak sehat atau memperoleh hak-hak mendasar lain," tegas Sarma. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER