Minggu

21 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 13 Oktober 2016 | 00:33 WIB

    Telah dibaca 700 kali

    DPRDSU: Poldasu Harus Contoh OTT di Kemenhub dan Hentikan Pungli

    Budiman Pardede
    Anggota Komisi E DPRDSU Janter Sirait, SE saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Gebrakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Kemenhub kemarin menjadi langkah institusi Polri yang patut diapresiasi. Apalagi, Operasi Pemberantasan Pungli (Pungutan Liar) atau OPP merupakan semangat politik Presiden Joko Widodo memberantas mental oknum aparat/pejabat yang masih suka disuap saat melayani urusan rakyat.

    Penilaian tersebut dilontarkan anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Janter Sirait, SE, kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (12/10/2016) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Menurut politisi Partai Golkar ini, gebrakan Kapolri telah lama ditunggu masyarakat luas sebab jauh-jauh hari pernah diterapkan mantan Pangkokamtib Jenderal Sudomo. Janter menjelaskan, Pungli adalah peneriman/pungutan uang yang dilakukan oknum aparat/pejabat tertentu dari seseorang/badan hukum tanpa payung hukum. Atau, menerima uang diatas tarif yang sudah ditentukan aturan. Jika KPK berani OTT selama ini, kata Janter lagi, tentu saja dilandasi mental aparat KPK yang siap tidak korup, tidak disuap, tidak meminta-minta dan tidak Pungli. "Nah, sekarang Polri melakukan OTT di Kemenhub. Logikanya, mulai sekarang semua aparat Polri di 33 Polda wajib menghentikan perilaku buruk ketika melayani masyarakat. Secara khusus Poldasu harus mencontoh OTT di Kemenhub dan menghentikan segala bentuk Pungli," imbau Janter mantap.
    .
    Legislator asal Dapil Sumut X Kab Simalungun dan Kota Pematang Siantar itu yakin, kalau Pungli dibiarkan terus, niscaya jadi pembusukan budaya yang menimbulkan ekses negatif biaya ekonomi tinggi serta sulit dipertanggung jawabkan dalam perkiraan anggaran. Janter berharap, OPP Polri jangan hanya di pusat saja melainkan patut diperintahkan Kapolri kepada 33 Kapolda se-Indonesia. Dia mencontohkan, suap, korupsi dan Pungli marak dipraktikkan oknum aparat/pejabat daerah ketika mengurus SIM, STNK, SKCT, IMB, perijinan, ekspor/import, dwelling time, sertifikat tanah, pasport, KTP, KK hingga akte kelahiran/kematian. Termasuk biaya speksi/uji KIR alat transportsi darat dan laut. "Kita minta pemerintah senantiasa berikhtiar memperbaiki sistim dan mental masing-masing supaya Pungli dapat dieliminir atau terkikis habis. Penindakan tegas tanpa pilih bulu pantas dikedepankan dalam bentuk pembinaan, pemberian sanksi bahkan pemecaan," tutup Janter. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'DPRDSU: Poldasu Harus Contoh OTT di Kemenhub dan Hentikan Pungli'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER