Kamis

23 Mei 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 12 September 2016 | 00:12 WIB

    Telah dibaca 895 kali

    Ayo Laporkan Suap & Gratifikasi Kepsek Saat PPDB SMP/SMU Neg Medan ke Aplikasi KPK "Jaga Sekolah"

    Redaksi
    Pahala Nainggolan, HT Erry Nuradi dan Hasban Ritonga mendengar pertanyaan Jurnalis www.MartabeSumut.com Budiman Pardede saat Konferensi Pers, Rabu siang (7/9/2016). (Courtesy Humas Kantor Gubsu)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta orangtua siswa dan masyarakat luas melaporkan praktik suap/gratifikasi yang dilakukan Kepala Sekolah (Kepsek) atau oknum sekolah SMP/SMU Negeri di Medan saat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) pasca-pengumuman 15 Juli 2016 lalu. Laporan bisa disampaikan tertulis atau melalui aplikasi "Jaga Sekolah" dengan mendownload dari Google Play Store.

     

    Penjelasan tersebut ditegaskan Deputy Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, tatkala menjawab pertanyaan Jurnalis www.MartabeSumut.com Budiman Pardede dalam acara Konperensi Pers, Rabu siang (7/9/2016) di Aula Martabe kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan. Didampingi Gubsu HT Erry Nuradi dan Sekda Provsu Hasban Ritonga yang memimpin acara Konferensi Pers, Pahala memastikan, dalam waktu dekat KPK segera meluncurkan aplikasi online "Jaga Sekolah" dan "Jaga Perizinan". Tujuannya untuk menerima laporan seluruh rakyat Indonesia. "Semua warga yang melihat praktik gratifikasi/suap dalam penerimaan siswa baru SMP/SMU Negeri kami minta melaporkan ke KPK. Kita punya aplikasi "Jaga Sekolah". Bisa didownload melalui Google Play Store," cetus Pahala, seraya menegaskan, hal serupa dapat dilaporkan pula saat muncul gratifikasi pengurusan izin di pemerintahan.

     

    Budaya Pelayanan Publik Tanpa Gratifikasi

     

    Di depan puluhan wartawan yang hadir, Pahala juga menjawab 2 pertanyaan Jurnalis www.MartabeSumut.com Budiman Pardede seputar mekanisme pengaduan warga ketika menemukan praktik grativikasi/suap di tingkat kelurahan/kecamatan hingga proses pidana korupsi bagi pelaku (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang mengembalikan uang diduga hasil korupsi. KPK dan Gubsu pun sepakat menindaklanjuti masalah yang didengar dari insan Pers dengan memakai sistem electronic online. "Budaya pelayanan publik tanpa grativikasi harus terus kita dorong. Media sangat berperan membantu. Mulai sekarang warga tak perlu memberi apapun kepada aparat pemerintah. Sistem electronic akan membuat semua orang bisa mengakses, dapat melihat dan lebih transparan," yakin Pahala. Menyinggung pihak yang mengembalikan uang yang diduga hasil kejahatan korupsi, Pahala memastikan sedang diproses termasuk kasus beberapa mantan/anggota DPRD Sumut. "Gak semua mulus, semua tetap diproses kok. Ini serius buat KPK. Status yang belum, ya pasti diproses nanti," terangnya. Gubsu menambahkan, setelah semua SLTA berada dalam pengelolaan provinsi sesuai UU 23/2014, maka akan dipakai sistem electronic online pendaftaran siswa baru SMP/SMU Negeri.

     

    KPK, Gubsu & 33 Kdh Teken Komitmen

     

    Seperti diketahui, kehadiran Deputy Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ke Medan terkait penandatanganan Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi bersama Gubsu HT Erry Nuradi dan 33 Kepala Daerah (Kdh) se-Sumut yang dilaksanakan pada Rabu (7/9/2016) pukul 09.00 WIB di Aula Martabe kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan. Dalam kesempatan tersebut, Gubsu HT Nuradi menyambut baik kehadiran KPK dengan 9 poin rencana aksi yang kelak akan disupervisi KPK. "Alhamdulillah Pak Pahala, kalo KPK yang undang, hadir semua nih Kdh," ucap Gubsu, diikuti tepuk tangan undangan. Terpisah, www.MartabeSumut.com menemui Ketua Komisi D DPRD Sumut M Faisal, SE, di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu siang (7/9/2016). Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi Pemprovsu dan 33 Kab/Kota se-Sumut di kantor Gubsu. "Kita dukung konsep KPK mencegah dan mengendalikan korupsi, suap dan gratifikasi di Sumut. Cuma jangan tebang pilih. Harus konsisten dengan aturan dan penegakan hukum untuk mencegah korupsi," ingat pria yang baru terpilih jadi Ketua AMPI Sumut periode 2016-2021. (MS/RED)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Ayo Laporkan Suap & Gratifikasi Kepsek Saat PPDB SMP/SMU Neg Medan ke Aplikasi KPK "Jaga Sekolah"'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER