Senin

10 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 1 September 2016 | 00:15 WIB

    Telah dibaca 732 kali

    Sidang Banding PT Inalum vs Pemprovsu di Jakarta: Diskors, Hakim Minta ke-2 Pihak Lengkapi Berkas

    Budiman Pardede
    Sekretaris Komisi C DPRDSU Sutrisno Pangaribuan, ST, saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Jakarta

     

    Majelis hakim menskors sidang Banding PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum/Persero) melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Selasa (30/8/2016) pukul 10.30 WIB – 12.00 WIB di Pengadilan Pajak Gedung A Lantai II Ruang Sidang I Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat. Hakim pun menjadwalkan sidang lanjutan 13 September 2016. Masing- masing pihak diminta melengkapi berkas-berkas dan mempersiapkan bahan tertulis untuk diserahkan kepada panitera.

     

    Dari Jakarta, Rabu sore (31/8/2016), Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Sutrisno Pangaribuan, ST, kepada www.MartabeSumut.com mengatakan, pihak Pemprovsu sendiri diwakili oleh H Sarmadan Hasibuan (Kepala Dinas Pendapatan Sumut), H Sulaiman Hasibuan (Kepala Biro Hukum Setda Provsu), Rita Mestika (Kepala Bidang Air Permukaan Dinas Pendapatan Daerah Sumut), Riswan (Kepala Bidang Retribusi dan PPL Dinas Pendapatan Daerah Sumut), Sutrisno Pangaribuan, ST (Sekretaris Komsi C DPRDSU) dan Fanotona Waruwu (Anggota Komisi C DPRDSU). Sedangkan PT Inalum diwakili Kuasa Hukum dan para staf PT Inalum dengan 3 orang Majelis Hakim serta 3 Panitera.

     

    "Sidang dimulai dengan pertanyaan ketua majelis kepada para pihak terkait perubahan komposisi perwakilan atau kuasa yang mendapat mandat dari lembaganya. Sekaligus penjelasan hakim bahwa syarat formal telah terpenuhi sehingga sidang dapat dilanjutkan," terang Sutrisno. Dalam pembahasan materi, Sutrisno merinci 4 masalah yang disampaikan PT Inalum. Diantaranya:


    1. PT Inalum mempersoalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak memiliki tanggal periodisasi pajak. Pemprovsu melalui Riswan menjawab bahwa semestinya wajib pajak sudah memahami kewajiban membayar pajak sehingga persoalan penanggalan hanya permasalah teknis.

     

    2. PT Inalum mempersoalkan kata pengambilan/pemanfaatan air permukaan. PT Inalum menegaskan hanya memanfaatkan air. Tidak mengambil sebab ketika air dipakai kemudian dialirkan kembali ke Sungai Asahan. Pemprovsu kembali menjawab bahwa kewajiban membayar pajak air permukaan didasari pada aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Penggunaan air oleh PT Inalum dibagi atas 3 bagian. Yaitu air kebutuhan karyawan, air untuk pembangkit listrik dan air untuk proses produksi peleburan aluminium. Makanya pegambilan/pemanfaatan dianggap Pemprovsu tergantung pada kegiatan yang dilakukan.

     

    3. PT Inalum mempersoalkan penerapan tarif yang dikenakan atas air untuk pembangkit lsitrik. PT Inalum berpendapat seharusnya tarif yang dibayarkan sesuai KWh listrik yang diproduksi. Sementara Pemprovsu berpendapat bahwa PT Inalum dalam 2 izin yang dimiliki (Izin Usaha Peleburan Aluminium dan Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik), tidak dijelaskan bahwa PT Inalum sebagai BUMN penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum (energi dijual ke PLN) sehingga tarif yang dikenakan adalah tarif pengambilan/pemanfaatan berdasarkan volume air yang digunakan. "Kedua belah pihak sepakat bahwa ukuran volume yang digunakan adalah ukuran volume yang diukur PT Inalum," ujar Sutrisno.


    4. PT Inalum mempersoalkan ketidakmampuan PLN menyediakan energi untuk kebutuhan produksi mereka sebagai penyebab utama PT Inalum membangun pembangkit listrik sendiri. PT Inalum juga menyatakan masyarakat telah lama mendapat manfaat dari lsitrik yang dihasilkan. Kali ini Pemprovsu menilai dalam 2 perizinan yang dimiliki PT Inalum tidak ada perizinan terkait pembangkit lsitrik untuk kepentingan umum. Jjadi pembangkit listrik PT Inalum tetap digunakan untuk proses produksi sendiri.


    Fakta Persidangan Hasilkan 7 Catatan

     

    Mengacu fakta-fakta persidangan tersebut, kata Sutrisno lagi, maka setidaknya dapat diberi 7 catatan meliputi:


    1. Pemprovsu diyakini akan memenangkan sidang Banding berdasarkan fakta persidangan. Namun Gubernur Sumatera Utara diminta menugaskan Biro Hukum melakukan koordinasi kepada berbagai pihak termasuk saksi ahli bidang hukum perpajakan. Gubernur Sumatera Utara juga diminta memperkuat biro hukum dengan memberi kewewenangan dan penugasan untuk memastikan kemenangan dalam sidang Banding perpajakan. Pemprovsu tidak perlu didampingi kuasa hukum dari eksternal (pengacara) namun diharapkan memanfaatkan konsultan (perpajakan, hukum) dari berbagai kampus yang telah dibiayai oleh pemerintah sebagai konsultan.

     

    2. Pemprovsu diminta melengkapi semua berkas yang dibutuhkan dalam sidang banding pajak. Sehingga sidang tidak berkepanjangan hanya karena kekurangan berkas-berkas pelengkap.


    3. Pemprovsu mempublikasikan tahapan-tahapan sidang tersebut kepada publik sehingga sidang Banding pajak melawan Pt Inalum dapat diketahui masyarakat luas.


    4. Pemprovsu mempublikasikan seluruh peraturan (Perda, Perkada/Pergub) agar publik memahami permasalahan yang ada. Sidang Banding diyakini akibat sosialisasi dan publikasi peraturan dalam bentuk Perda/Pergub belum dilakukan optimal selama ini.


    5. Pemprovsu perlu mewaspadai hal yang mungkin terjadi kelak dari perusahaan lain yang memanfaatkan air permukaan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik, sosialisasi dan publikasi massif diyakini dapat mengurangi resiko gugatan serupa di pengadilan pajak.

     

    6. Penguatan Biro Hukum Pemprovsu merupakan keharusan. Pelibatan Biro Hukum jangan muncul bila sudah terjadi masalah. Biro hukum harus melakukan supervisi kepada semua SKPD/Badan/Instansi/Biro agar persoalan sama tidak terulang kembali.


    7. Pemprovsu diharapkan melakukan komunikasi baik terhadap semua stakeholder di Sumatera Utara.

     

    Sutrisno memastikan, Pengadilan harus mampu jadi jalan terakhir menemukan keadilan. Tapi semuanya tetap tergantung itikad, niat baik dan komunikasi terpadu agar membantu penyelesaian sidang pengadilan Pajak yang telah memakan waktu, tenaga bahkan biaya. "Kita semua harus menghemat anggaran. Laporan ini dituliskan dan dipublikasikan untuk tujuan agar sidang pengadilan pajak segera berakhir dengan kemenangan bagi semua pihak. Pemprovsu dan BUMN PT Inalum adalah milik kita semua," tutup politisi PDIP tersebut. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER