Kamis

23 Mei 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 8 September 2015 | 00:06 WIB

    Telah dibaca 872 kali

    Atasi Harga Sawit di Sumut: Realisasikan Sei Mangke, Benahi Infrastruktur & Percepat Kuala Tanjung

    Budiman Pardede
    Anggota DPRDSU Janter Sirait, SE (kiri), Donald Lumban Batu, SE (tengah) dan Ir Ramses Simbolon, MSc saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto : www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

    Terjadinya fluktuasi harga sawit yang masuk kategori anjlok di Sumatera Utara (Sumut) berkorelasi erat terhadap penurunan pendapatan rakyat, pendapatan perkapita daerah dan rendahnya taraf hidup kesejateraan masyarakat. Mengatasi realitas miris ini, pemerintah perlu serius melakukan 3 hal seperti merealisasikan pembangunan kawasan ekonomi Sei Mangke, melengkapi fasilitas sarana/Infrastruktur hingga mempercepat peningkatan pelabuhan Kuala Tanjung di Kab Batubara.


    Saran tersebut dilontarkan anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Janter Sirait, SE, kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (7/9/2015) di gedung Deewan Jalan Imam Bonjol Medan. Janter menilai, anjloknya harga sawit pada kisaran harga Rp. 450-600/Kg/Tbs mengakibatkan menurunnya pendapatan pekebun sawit yang dikelola rakyat. Penurunan harga sawit dipastikan Janter disebabkan kurang seimbangnya harga panen dengan harga jual. Bahkan, katanya lagi, ada sawit yang tidak jadi dipanen karena lokasi kebun yang dimiliki justru jauh di bawah jurang dan tidak didukung prasarana jalan produksi yang representatif.

     

    Tiga Jalan Keluar


    Oleh sebab itu, wakil rakyat membidangi kesejahteraan ini mengusulkan 3 jalan keluar kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Menurut Janter, menyiasati kondisi berkembang, langkah pertama pemerintah adalah dengan merealisasikan pembangunan kawasan ekonoimi Sei Mangke. "Undang para investor industri hilir crude palm oil (CPO) dan produk akhir (barang konsumsi). Dengan catatan, Pemerintah Pusat maupun Pemprovsu melengkapi dulu pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung di sana," tegas Janter. Langkah kedua, imbuh politisi Partai Golkar tersebut lebih jauh, wajib pula dipersiapkan akses jalan, rel kereta api, sumber energi listrik, air bersih dan air minum pada semua pintu/lokasi kawasan pertumbuhan ekonomi pendukung di Sumut. Sedangkan langkah ketiga, Janter mengusulkan kebijakan percepatan peningkatan pelabuhan Kuala Tanjung Kab Batubara agar denyut perekonomian kian terangsang. Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut X Kab Simalungun dan Kota Pematang Siantar itu berkeyakinan, 3 usul di atas berpotensi kuat dalam memotivasi para investor menanamkan modal dan mau hadir berinvestasi di Sumut. Kalau investor gencar menanam modal di Sumut seperti kawasan ekonomi Sei Mangke, Janter pun mempercayai akan meningkat produksi pengolahan CPO menjadi produk (barang konsumen) yang pasarnya cukup banyak di dalam negeri.
       
    PKS Perbaiki Timbangan

    Terpisah, www.MartabeSumut.com menemui Ketua Komisi B DPRDSU Donald Lumban Batu, SE, Senin sore (7/9/2015) di gedung Dewan. Dijelaskan Donald, merosotnya harga sawit di Sumut sebenarnya disebabkan beberapa faktor semisal timbangan yang tidak pas beroperasi di pabrik kelapa sawit (PKS). "Kemarin Komisi B DPRDSU melakukan kunjungan ke Simalungun dan Sergai. Kami beri rekomendasi kepada PKS agar memperbaiki timbangan. Harga merosot turun menjadi persoalan yang menambah kerugian pekebun sawit," ucap Donald. Selaku Komisi DPRDSU yang membidangi perekonomian, terang legislator asal Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Humbahas, Kab Samosir, Kab Tapteng dan Kota Sibolga ini, Pemprovsu berkewajiban mengatur harga berimbang karena berbeda sekali antara Sumatera Rp. 450-600 sedangkan di Kalimantan mencapai Rp.1300/Kg/Tbs. Komisi B DPRDSU disebutnya tetap mendorong stakeholder termasuk Dinas Perindag. Baik untuk mengatur mekanisme pasar hingga melakukan operasi pasar. Sementara rakyat yang berkebun sawit diimbau Donald tetap sabar dan selalu membuat kebun lebih baik demi hasil panen memuaskan. "Dugaan praktik kartel belum sampai ke situ," cetus politisi Partai Gerindra tersebut.

     

    Kartel Sawit Bermain

    Sebelumnya, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi anggota Komisi B DPRDSU Ir Ramses Simbolon, MSc, Kamis (3/9/2015). Disinyalir politisi Partai Gerindra ini, kartel telah bermain sehingga harga sawit di Sumut anjlok sedangkan di Kalimantan normal. "Ekspor CPO kita ke China-India mencapai 60 persen. Sekarang ekspor anjlok akibat nilai mata uang China (Yuan) melemah. Anjloknya harga sawit saya duga lantaran praktik kartel dan lemahnya mata uang Yuan. Lalu terjadi liberalisme dan kapitalisme perdagangan yang sewenang-wenang. Ada kartel 2 perusahaan besar di Sumatera berinisial W dan M," singkapnya, sembari menambahkan, di Belawan dan di Riau hanya 2 perusahaan itu yang bisa menahan ekspor CPO karena memiliki tangki-tangki penampungan di pelabuhan.


    Kini di Sumut, timpal Ramses, dari mendodos sawit sampai ke PKS memakan cost Rp. 200 rupiah. Sedangkan harga sawit Rp. 450-600/Kg/Tbs tidak sepenuhnya mampu menutup biaya produksi apalagi meraih untung. "Ongkos produksi Rp. 600. Gak mungkin gak dipanen, rusak pokoknya. Biasanya rata-rata harga Rp. 1.300/Kg/Tbs. Lalu apa jalan keluar menghadapi situasi tersebut ? Legislator asal Dapil Sumut IV Kab Sergai dan Kota Tebing Tinggi ini menegaskan, dengan jumlah pekebun sawit rakyat di Sumut sekira 1 juta Ha, maka replanting menjadi salah satu solusi agar dapat dibantu pemerintah. Tapi pemerintah diingatkannya jangan meminta sertifikat namun memberikan bunga rendah. "Pemerintah harus intervensi menangani. Replanting bertujuan membuat perkebunan kelapa sawit dilakukan pada usia tanaman tidak produktif pada umur tanaman 25 tahun. Bisa juga peremajaan sawit secara tebang bertahap," yakin Ketua Badan Kehormatan DPRDSU itu, seraya menyatakan, penyerapan CPO untuk bahan baku biodisel juga jadi solusi baik karena sekarang baru mencapai 10-15 persen saja dan dapat dinaikkan pemerintah jadi 20 persen. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Atasi Harga Sawit di Sumut: Realisasikan Sei Mangke, Benahi Infrastruktur & Percepat Kuala Tanjung'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER