Minggu

18 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.794,   Bulan Ini : 62.585
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 5 September 2015 | 00:03 WIB

    Telah dibaca 1146 kali

    Owallah, Indonesia Langganan Asap Tiap Tahun

    Golfrid Hutagaol
    Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho. (Foto: Ist/MartabeSumut)

    www.MartabeSumut.com, Jakarta

     

    Indonesia langganan asap setiap tahun di berbagai provinsi. Berulang dan berulang terus tanpa ada solusi jelas. Presiden Jokowi pun menggelar Rapat Terbatas (Ratas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Jumat (4/9/2015) pukul 13.00 WIB di Istana Presiden Jakarta. Ratas dihadiri Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Sekjen Kemen LHK dan terkait. Ratas dilakukan untuk merespon bencana sekaligus operasi darurat asap yang kian meluas. 

     

    Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, melalui keterangan Pers yang diterima www.MartabeSumut.com, Jumat malam (4/9/2015), menjelaskan, Presiden sangat concern dengan masalah kebakaran hutan dan lahan sehingga perlu dicarikan solusi permanen agar tidak berulang terus. Menurut Sutopo, hampir 80 persen wilayah Sumatera terdampak langsung oleh asap. Jarak pandang di Bandara SSK II Pekanbaru 500 Meter, Kota Pekanbaru 500 Meter, Rengat dan Pelalawan 800 Meter dan Bandara Sultan Thaha Jambi 600 Meter. Sementara Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Pekanbaru, Rumbai, Siak, Bangko, Rohul, Kampar, Jambi lebih dari 300. "Artinya sudah level sangat berbahaya," terang Sutopo.

     

    Operasi Darurat Asap


    Arahan Presiden dalam Ratas, ungkap Sutopo, adalah penanganan dengan operasi darurat asap. Kementerian LHK disebutnya sebagai koordinator dalam penanganan karhutla dan didukung penuh oleh BNPB, TNI serta Polri. "BNPB diminta terus menggelar hujan buatan dan pemadaman api dari udara. TNI mengerahkan personel untuk membantu pemadaman dan menjaga daerah agar tidak dibakar. Sedangkan Polri meningkatkan penegakan hukum bersama PPNS," ujar Sutopo. Untuk pemadaman di darat, lanjut Sutopo, dilakukan oleh BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri dan MPA dengan pendirian posko pada 8 provinsi. Kepala Daerah diharapnya tetap bertanggungjawab mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. "Target pada September 2015 sudah teratasi," ucapnya. Selain itu, imbuh dia lagi, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak wajib dimaksimalkan. Pada Sabtu (5/9/2015) pukul 10.00 WIB, kata Sutopo, akan digelar rapat koordinasi di Kantor Kemen LHK membahas teknis operasi darurat asap. (MS/GOL)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER