Rabu

17 Jul 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 23 Juni 2015 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 1062 kali

    Dr Januari Siregar, SH, MHum: Usut Penyimpangan 18 Paket Jalan Provinsi Temuan BPK

    Budiman Pardede
    Dr Januari Siregar, SH, MHum saat diwawancarai MartabeSumut, Senin siang (22/6/2015) di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

     

    Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Dr Januari Siregar, SH, MHum menyerukan pengusutan 18 paket proyek jalan provinsi yang tidak sesuai kontrak hasil temuan BPK RI senilai Rp. 2,2 Miliar dari APBD Sumut 2014. Hal tersebut dinilai Januari penting demi menegakkan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak tak bertanggungjawab.

     

    Tatkala dikonfirmasi MartabeSumut di ruang Komisi A gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin siang (22/6/2015), Januari menegaskan, bila terbukti benar ada oknum kontraktor dan pejabat Pemprovsu terlibat mempermainkan 18 paket proyek jalan provinsi, sebaiknya Gubsu memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu. "Gubsu harus turun tangan langsung menjelaskan ke publik ada apa dengan 18 paket itu. Namun jangan formalitas saja tanpa mengambil sikap jelas. Melainkan teruskan ke penegak hukum agar diusut lebih lanjut," ingat politisi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) ini.

     

    Polisi dan Jaksa Bisa Menyelidiki

     

    Kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan, timpal Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut II Medan B wilayah Sunggal, Selayang, Tuntungan, Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Petisah tersebut, temuan BPK RI sudah bisa dijadikan bukti permulaan dalam kerangka melakukan penyelidikan maupun penyidikan. "Saya minta diusut tuntas berdasar ketentuan. Tidak sesuainya kontrak berarti ada penyimpangan. Nah, penyimpangan itu siapa yang lakukan dan apa sanksi buat mereka," cetus Januari, seraya memastikan, saat ini rakyat Sumut kerap "mengelus dada" menyaksikan kondisi ruas jalan provinsi di Sumut yang sangat memprihatinkan.

     

    Artinya, imbuh wakil rakyat membidangi hukum/pemerintahan ini lebih jauh, 18 paket proyek masalah wajib ditindaklanjuti kendati Pemprovsu telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. "Sekali lagi, berarti ada penyimpangan. Kalau tidak mana mungkin BPK mengungkapkan temuan Rp. 2,2 Miliar tersebut. Jadi sangat pantas diusut terang benderang," pinta Januari dengan nada tinggi. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Dr Januari Siregar, SH, MHum: Usut Penyimpangan 18 Paket Jalan Provinsi Temuan BPK'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER