Rabu

26 Jun 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 4 Juni 2015 | 00:11 WIB

    Telah dibaca 925 kali

    Tolak Revisi Jaminan Pensiun, Ribuan Buruh Unjukrasa di Medan pada 5 Juni 2015

    Golfrid Hutagaol
    Salah satu aksi unjukrasa organisasi buruh di Medan, beberapa waktu lalu. (Foto Dok: MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan

    Organisasi buruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara (Sumut) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sumut menolak tegas rumusan revisi peraturan yang dilakukan pemerintah terkait jaminan pensiun bagi buruh.

     

    Keterangan Pers diterima MartabeSumut dari Ketua DPW FSPMI Sumut/KSPI Sumut, Minggu Saragih, SH, Rabu (3/6/2015), menjelaskan, menyikapi sikap pemerintah soal jaminan pensiun bagi buruh, FSPMI/KSPI Sumut akan melakukan aksi turun ke jalan menolak rumusan revisi pemerintah. "Aksi ini merupakan aksi secara nasional. Dan di Kota Medan aksi tersebut akan digelar pada 5 Juni 2015 di Kantor Walikota Medan, Kantor DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara. Massa diperkirakan berjumlah 2.000 buruh," kata Minggu Saragih, SH. Mahasiswa Pascasarjana UMSU ini juga menjelaskan bahwa manfaat pensiun bagi buruh itu harus minimal 60 persen dari upah yang diterima oleh buruh setiap bulannya. Karena itu, lanjut Minggu, FSPMI/KSPI Sumut menuntut kepada pemerintah dalam hal ini Kemenaker untuk serius menjalankan jaminan pensiun buruh per 1 Juli 2015. "Karena program jaminan pensiun bagi buruh merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan pemerintah," cetusnya.


    Tidak Rendah dari 60 Persen

     

    Menurut Minggu, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara layak sebagai pengganti hilangnya penghasilan, maka besaran manfaat jaminan pensiunan bulanan buruh tidak boleh lebih rendah 60 % dari gaji. KSPI/FSPMI Sumut disebut  Minggu mengecam dan menolak rumusan pemerintah terkait manfaat pensiun bagi buruh yang menggunakan rumusan 1 % × (masa iuran : 12 bulan) × rata rata upah tertimbang. "Dengan rumusan itu, jika masa iuran 15 tahun dengan gaji rata-rata Rp. 3.000.000, tentu saja peserta hanya menerima manfaat 15 % dari Rp. 3.000.000 berarti Rp. 450.000/bulan," ungkapnya. Demikian juga bila masa kerja buruh selama 30 tahun, Minggu menilai, dengan gaji rata-rata Rp. 3.000.00, maka manfaat yang diterima hanya 30 % dari Rp. 3.000.000. Artinya, buruh hanya menerima Rp. 900.000/bulan ketika buruh sudah pensiun. Menurut Minggu Saragih, angka rumusan dari pemerintah tersebut masih jauh dari angka layak dan dinilai melanggar prinsip dasar jaminan pensiun untuk mempertahankan derajat hidup layak. "Ini bukti pemerintah tidak serius dan setengah hati menjalankan program jaminan pensiun," akunya.

     

    Jaminan Pensiun Pertahanan Derajat Hidup

     

    Dia berkeyakinan, jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kebutuhan hidup layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya akibat memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Sistem jaminan sosial nasional termasuk jaminan pensiun, terang Minggu lagi, pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kata Minggu, buruh FSPMI/KSPI Sumut menuntut kepada pemerintah agar menaikkan upah buruh sebesar 50 % atau dengan 84 item KHL. Kemudian menjalankan jaminan pensiun buruh per 1 Juli 2015 dengan manfaat bulanan 75 % dari upah sebulan dengan iuran 12 % ditanggung oleh pengusaha dan 3 % ditanggung oleh pekerja. Pada sisi lain, Minggu mengatakan pula kalau buruh menolak liberalisasi harga BBM, gas, listrik, penurunan harga sembako, pemberian rumah murah buruh sebagai hak milik dengan limitasi kredit 20 sampai 25 tahun serta penyediaan transportasi gratis bagi buruh. "Berikan jaminan ketersediaan energi di Sumut, hentikan krisis energi listrik di Sumut," cetus Minggu Saragih. (MS/GOL)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Tolak Revisi Jaminan Pensiun, Ribuan Buruh Unjukrasa di Medan pada 5 Juni 2015'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER