Kamis

18 Jul 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 1 Juni 2015 | 00:02 WIB

    Telah dibaca 985 kali

    DPRDSU Imbau Penegak Hukum Bereskan Eksekusi Hutan Negara Register 40 di Paluta & Palas Sumut

    Budiman Pardede
    Wakil Ketua Komisi C DPRDSU Drs H Yulizar P Lubis, MPsi saat diwawancarai MartabeSumut, Rabu (27/5/2015). (Foto : MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

    Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Drs H Yulizar P Lubis, MPsi mengimbau penegak hukum secepatnya menuntaskan eksekusi operasional beberapa perusahaan swasta yang mengelola bisnis perkebunan puluhan ribu hektare (Ha) hutan negara Register 40 di Kab Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kab Padang Lawas (Palas) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Kepada MartabeSumut dan sejumlah wartawan di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu siang (27/5/2015), Yulizar menegaskan, apa yang terjadi pada kasus hutan Register 40 sebenarnya bukan barang baru melainkan tergolong lama pasca-keluarnya Keputusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2006.

    Menurut politisi PPP itu, tatkala ekseskusi tak kunjung beres dalam waktu cukup lama, hingga kembali mencuat deras beberapa pekan lalu yang berujung turunnya Tim Kejagung pusat ke Medan belum lama ini, eksekusi Register 40 seyogianya bisa cepat dituntaskan tanpa mundur-mundur lagi. "Wacana eksekusi hutan Register 40 yang akan dikelola PT Inhutani sudah sangat lama terdengar publik. Tapi tetap saja belum bisa beres sampai sekarang," herannya.

    Pemprovsu Take Over


    Yulizar berkeyakinan, bila eksekusi dapat segera dilakukan, maka pengelolaan manajemen bisnis perkebunan akan diserahkan sementara waktu kepada PT Inhutani. Selanjutnya Pemprovsu men-take over (ambil alih-Red) dari Inhutani dan Pemprovsu menunjuk BUMD PT Perkebunan Sumut untuk menggerakkan manajemen perkebunan secara total. Artinya, timpal Yulizar lebih jauh, pihaknya di Komisi C DPRDSU sangat berkepentingan mendorong penuntasan eksekusi agar Pemprovsu dapat menunjuk BUMD mulai bekerja sehingga berdampak positif pada percepatan pendapatan ekonomi rakyat plus potensi baru Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kalo kelak sudah dikelola BUMD, tentu saja ada program kerjasama dengan rakyat sekitar di areal perkebunan semisal PIR, Inti atau Plasma. Jadi peralihan manajemen kepada  Pemprovsu sangat kita tunggu-tunggu," ingatnya. Yulizar berharap, setelah Pemprovsu dan PT Perkebunan Sumut memegang penuh kendali manajemen, target pertama yang perlu dicapai adalah membuktikan kepada masyarakat bahwa pengelolaan hutan negara Register 40 di Paluta dan Palas memang menguntungkan rakyat, daerah Sumut bahkan pendapatan Negara.

    Ketika ditanya MartabeSumut soal persentase bagi hasil keuntungan perkebunan antara pusat dan daerah, Yulizar menyatakan belum tahu secara kuantitatif. "Pembagian keuntungan saya kurang tau. Saya rasa kita dorong saja dulu eksekusi beres agar Pemprovsu bisa siap dan cepat men-take over dari PT Inhutani," tutup pria yang akrab disapa "Bang Puli" itu.

     

    Lima Rekomendasi

     

    Data MartabeSumut, sekira 2,5 tahun lalu Komisi A DPRDSU periode 2009-2014 pernah merekomendasikan 5 poin terkait eksekusi lahan negara di kawasan hutan Register 40 Kab Paluta dan Palas yang telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan MA RI Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2006. Rekomendasi dibacakan Ketua Komisi A DPRDSU Oloan Simbolon, ST, dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kadishut Sumut Ir JB Sirongo-ringo dan Direktur PT Inhutani IV Ir H Hanifah Affan, Selasa pagi (13/112012) di gedung DPRDSU. Menurut Oloan, 5 poin yang direkomendasikan bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara dan rakyat di Kab Paluta dan Palas. "Usai mendengar aspirasi rekan-rekan anggota Komisi A serta penjelasan Kadishut dan Direktur PT Inhutani IV, maka Komisi A DPRDSU merekomendasikan 5 poin," ujar Oloan. Dia merinci, 5 rekomendasi meliputi ; meminta PT Inhutani IV selaku Badan Pelaksana Pengelola Sementara (BPPS) Hutan Register 40 agar serius mengambil alih asset yang sudah dirampas negara sesuai Keputusan MA RI Nomor 2642 K/Pid/2006. Kemudian menjalankan operasional dengan penunjukan mitra secara transparan, PT Inhutani IV meninjau kembali keberadaan mitra yang telah ditunjuk, penegakan hukum di Register 40 sungguh-sungguh mengamankan asset-asset negara agar bisa dikelola secara jelas dan terakhir Komisi A DPRDSU akan menemui Menhut RI di Jakarta untuk meminta penjelasan lebih jauh. 

    Register 40 Peristiwa Melelahkan

     

    Sedangkan Kadishut Sumut Ir JB Siringoringo, dalam forum RDP itu mengakui, apa yang terjadi di hutan Register 40 Paluta dan Palas pasca-keluarnya keputusan MA merupakan peristiwa panjang yang sangat melelahkan. Saat itu Dishut Sumut disebut Kadishut hanya bertugas sebagai Badan Pengawas Pengelolaan Sementara Hutan Register 40 di Kab Paluta/Palas berdasarkan SK Menhut RI Nomor 358/Menhut-II/2008. Sementara Direktur PT Inhutani IV Ir H Hanifah Affan membeberkan, sebelum Keputusan MA RI Nomor 2642 K/Pid/2006 dikeluarkan, sebanyak 47 ribu Ha hutan Register 40 di Paluta/Palas dikuasai oleh 4 koperasi bentukan DL Sitorus. Meliputi; 23 ribu Ha perkebunan kepala sawit beserta seluruh bangunan yang dikelola KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda. Ada pula lahan seluas 24 ribu Ha perkebunan kelapa sawit serta segala bangunan yang dikelola Koperasi Parsub dan PT Torus Ganda. "Semua asset di sana akhirnya dirampas negara dalam hal ini Departemen Kehutanan. Sebab tanggal 12 Februari 2006 keluarlah keputusan MA RI yang menguatkan perampasan asset perkebunan swasta di kawasan hutan Register 40 tersebut," ungkap Hanifah. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'DPRDSU Imbau Penegak Hukum Bereskan Eksekusi Hutan Negara Register 40 di Paluta & Palas Sumut'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER