Senin

24 Sep 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.468,   Bulan Ini : 65.918
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 5 Juli 2014 | 00:07 WIB

    Telah dibaca 1319 kali

    Pengelolaan Keuangan APBD Sumut 2013 Dosa Pembangunan, Merisaukan, Memprihatinkan & Sangat Lemah

    Budiman Pardede
    Buku laporan Keuangan Pemprovsu tahun 2013 setelah diaudit oleh Tim BPK RI beberapa waktu lalu. (Foto : MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

     

    Setelah pada Kamis pagi (19/6/2014) lalu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr Agung Firman Sampurna, SE, MSi, secara terbuka menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah melanggar aturan dan tidak mematuhi UU terkait pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2013, kini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menyatakan pengelolaan keuangan Pemprovsu masuk kategori "dosa pembangunan", merisaukan, memprihatinkan dan sangat lemah.

     

    Fakta tersebut terungkap dalam Sidang Paripurna DPRDSU beragenda pemandangan umum anggota DPRDSU atas nama fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPJP APBD) Sumut tahun 2013, Jumat siang (4/7/2014) di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan. Pantauan MartabeSumut di gedung Dewan, sidang sempat tertunda 2,5 jam dan baru dimulai pukul 11.30 WIB. Sebab anggota Dewan yang hadir tidak mencapai 1/2 n+1 alias 51 dari 100 jumlah keseluruhan. Sidang pemandangan umum terhadap LPJP APBD Sumut 2013 tersebut dihadiri oleh Wagubsu HT Erry Nuradi. Selain membahas LPJP APBD Sumut 2013, Paripurna DPRDSU juga membahas organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, yang menurut BPK RI juga banyak bermasalah dalam mekanisme pengelolaan keuangan tahun 2013.

     

    Lemah, Merisaukan dan Memprihatinkan

     

    Masih berdasarkan pengamatan MartabeSumut, penilaian lemah, merisaukan dan memprihatinkan terhadap pengelolaan keuangan Pemprovsu tahun anggaran 2013, itu dilontarkan juru bicara Fraksi PDIP Alamsyah Hamdani, SH. Menurut Alamsyah, kinerja lemah, merisaukan dan memprihatinkan Pemprovsu mengelola keuangan APBD Sumut tahun 2013 terbukti dari target belanja senilai Rp. 9,025 Triliun hanya direalisasikan sebesar 80,44 persen atau Rp. 7,260 Triliun. Mengingat kebutuhan pembangunan Sumut yang begitu besar di berbagai bidang, kata Alamsyah, maka ketidakmampuan melaksanakan/menggunakan keseluruhan belanja yang ditargetkan pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai "dosa pembangunan". "Realisasi pendapatan daerah selama tahun 2013 cuma sebesar 81, 20 persen atau Rp. 7,397 Triliun. Padahal targetnya Rp. 9,11 Triliun. Bila Sdr Gubsu bekerja lebih sungguh-sungguh, lebih profesional, lebih bersih dan lebih berorientasi terhadap pembangunan dan kepentingan masyarakat, pasti realisasi pendapat itu dapat ditingkatkan untuk kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran warga Sumut. Apakah Sdr Gubernur setuju? Harap penjelasan," cetus Alamsyah dengan nada tinggi.

     

    Tunggakan DBH Pajak Pemprovsu Rp. 2,2 Triliun ke kab/kota Sumut

     

    Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) Murni EV Munthe dalam pandangan umumnya. Khusus mengenai tunggakan dana bagi hasil (DBH) pajak Pemprovsu tahun anggaran 2010-2013 sekira Rp. 2,2 Triliun untuk 33 kab/kota di Sumut, Murni mempertanyakan dari mana anggaran akan diperoleh dan bagaimana dampaknya kepada APBD Sumut 2014 dan APBD Sumut 2015. "Tunggakan sebesar itu belum pernah terjadi dalam sejarah otonomi daerah di Sumut. Inilah buktinya Pemprovsu sangat lemah dan telah gagal mengelola keuangan daerah secara profesional sesuai UU berlaku. Seperti temuan pemeriksaan BPK RI, sangat logis bila rakyat Sumut mempertanyakan kemana uang sebanyak itu dialokasikan. Kami minta Sdr Gubernur memberikan penjelasan dan jawaban yang cermat, substansial serta komprehensif," sindir Murni. Sidang pemandangan umum 10 Fraksi DPRDSU itu berlangsung hingga sore hari. Dan pada Senin (7/7/2014), Gubsu dijadwalkan menghadiri Sidang Paripurna DPRDSU lagi untuk menjawab seluruh pemandangan umum yang sudah disampaikan terkait Ranperda LPJP APBD Sumut 2013.

     

    BPK Nilai Pemprovsu Langgar Aturan

     

    Seperti diberitakan MartabeSumut beberapa waktu lalu, anggota BPK RI Dr Agung Firman Sampurna, SE, MSi, secara tegas menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah melanggar aturan dan tidak mematuhi UU terkait pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2013. Opini penilaian berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemprovsu yang dilakukan Tim BPK RI sebelumnya. Saat Sidang Paripurna Istimewa DPRDSU beragenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumut tahun anggaran 2013 kepada Ketua DPRDSU dan Gubsu, Kamis pagi (19/6/2014) di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, anggota BPK RI Dr Agung Firman Sampurna, SE, MSi, memastikan, sesuai amant UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, maka defenisi keuangan daerah adalah bagian dari keuangan negara. "Setelah BPK RI melakukan pemeriksaan keuangan Pemprovsu beberapa waktu lalu dengan mengacu pada amanat Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, kami temukan 4 hal-hal yang mengakibatkan penilaian pengecualian dan mengingatkan Pemprovsu 5 masalah kedepan yang perlu ditindaklanjuti," cetus Dr Agung Firman Sampurna, di hadapan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRDSU H Saleh Bangun, puluhan anggota DPRDSU dan jajaran pimpinan SKPD Provsu.


    Rincian 4 Pengecualian Pengelolaan Keuangan Pemprovsu

     

    Dr Agung Firman Sampurna membeberkan, mengacu pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprovsu Tahun Anggaran 2013, keputusan memberikan opini WDP disebabkan 4 dasar pengecualian. Diantaranya: Pertama, pendapatan dan belanja Rumah Sakit Haji Medan tahun 2013 tidak melalui mekanisme pembahasan APBD dan tidak didukung catatan yang meadai. Kedua, asset teap senilai Rp. 948,9 Miliar tidak dapat diyakini karena tidak didukung catatan dan keterangan memadai serta tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Ketiga, asset lainnya senilai Rp. 55, 5 Miliar tidak didukung dengan dokumen dan keterangan yang memadai. Keempat, Pemprovsu tidak mematuhi UU Nomor 28 tahun 2009 sehingga terdapat kekurangan penyaluran dana bagi hasil (DBH) pajak daerah ke kab/kota senilai Rp. 2,2 Triliun. "Selain 4 pengecualian tersebut, BPK memandang perlu mengingatkan Pemprovsu agar mencermati, memberi perhatian dan menindaklanjuti 5 masalah-masalah yang ada di depan," sindir Dr Agung Firman Sampurna.

     

    Nih 5 Peringatan BPK untuk Ditindaklanjuti

     

    Menurut Dr Agung Firman Sampurna, 5 masalah itu meliputi; Pertama, saldo investasi non permanen dana bergulir senilai Rp. 6,3 Miliar dan dana bergulir yang diragukan tertagih sebesar Rp. 1,7 Miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Kedua, realisasi jasa pelayanan atas pendapatan dana jaminan kesehatan masyarakat dan asuransi kesehatan sosial Tahun Anggaran 2013 pada Rumah Sakit Jiwa tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 3,7 Miliar. Ketiga, belanja perjalanan dinas luar daerah senilai Rp. 787,3 Juta tidak dapat diyakini keterjadiannya. Keempat, kekurangan volume pekerjaan pada 4 SKPD Provsu senilai Rp. 3,7 Miliar. Kelima, belanja hibah dan bantuan sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 308,9 Miliar belum dipertanggungjawabkan dan belanja Bansos sebesar Rp. 43,7 Miliar tidak sesuai ketentuan. "Jawaban atas semua penjelasan BPK RI di atas selambat-lambatnya kami terima 60 hari setelah laporan kami terima dengan berita acara yang dibuat. Itu sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa pejabat dalam hal itu adalah gubernur, walikota, bupati yang memberikan tindaklanjut/jawaban atas rekomendasi BPK RI. Sedangkan Pasal 21 UU tersebut meminta lembaga perwakilan rakyat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sesuai kewenangannya," imbau Dr Agung Firman Sampurna, sembari menambahkan, Pemprovsu harus melakukan langkah-langkah perbaikan/mengeliminiasi kelemahan-kelemahan untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa datang sebab tahun 2015 penyusunan laporan keuangan APBD berbasis akrual (metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi dan bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan-Red).

     

    Penilain BPK RI Pukulan Telak Bagi Pemprovsu 

     

    Terpisah, di lokasi sama usai BPK memberikan penilaian WDP, MartabeSumut mengkonfirmasi anggota Fraksi Partai Golkar Sudirman Halawa, SH dan anggota Fraksi PPRN Rinawati Sianturi, SH. Menurut Sudirman, penilaian buruk BPK terkait pelanggaran aturan dalam pengelolaan keuangan daerah itu menjadi pukulan telak bagi Pemprovsu. Apalagi, katanya, niat pengajuan Hak Interpelasi (minta keterangan-Red) yang bergulir deras sejak 3 bulan lalu, itu terbukti dibatalkan. "Agenda meminta penjelasan kepada Gubsu Gatot Pujo Nugroho soal DBH, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bansos dan pengelolan keuangan Pemprovsu sudah tepat memunculkan Hak Interpelasi DPRDSU. Namun sayang, kayaknya niat Interpelasi sukses batal lantaran lebih dulu masuk angin," sesal Sudirman. Sementara Rinawati Sianturi menyatakan tekad akan tetap mengajukan Hak Interpelasi kepada Gubsu sesuai opini WDP pengeolaan keuangan daerah. "Saya tidak ikut dalam kelompok 26 yang mengajukan Hak Interpelasi. Malu juga kita, 14 mencabut usulan dan 12 tidak sehingga Interpelasi dibatalkan. Padahal BPK sendiri sudah jelas memberikan penilaian pelanggaran aturan atas pengelolaan keuangan daerah," heran Rinawati, seraya memastikan, dirinya akan ikut meneken rencana Hak Interpelasi berikutnya terkait agenda buruk pengelolaan keuangan Pemprovsu. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER