Minggu

21 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 30 November 2013 | 13:10 WIB

    Telah dibaca 1560 kali

    Bahh, Siswa SD Negeri 060926 Medan Kesulitan Belajar Karena Lahan Dikuasai Pengembang

    Grevin

    MartabeSumut, Medan


    Siswa SD Negeri 060926 Medan kesulitan belajar. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus kehilangan salah satu aset yang terletak di Jalan Tritura Medan Amplas karena kepemilikan lahan beralih kepada pihak pengembang. Kini, lahan sekolah sudah dibangun rumah toko (ruko) tiga tingkat, persis di samping sekolah.

     

    Hal ini terungkap ketika Kepala Sekolah, Komite serta puluhan siswa SD Negeri 060926 datang mengadu kekantor sementara DPRD Medan di Jalan Krakatau, Selasa kemarin. Akibat pembangunan ruko tersebut, siswa pun  kesulitan melaksanakan pelajaran olahraga hingga upacara bendera karena sebagian besar lahan sudah dipatok pengembang. Bahkan, kantin sekolah tidak bisa lagi dibuka. "Kami tidak bisa lagi upacara dan berolahraga. Tidak ada lagi lapangan. Kalaupun upacara, kami pakai halaman ruko tersebut," kata Kepala Sekolah (Kasek) SD Negeri 060926 Betaria Sirait.


    Masalah Bergulir 1 Tahun


    Dia mengungkapkan sudah lebih dari 1 tahun persoalan ini bergulir hingga ke ranah hukum. Pembangunan ruko sendiri disebutnya sudah selesai beberapa bulan lalu namun belum ada yang menempati. Berta mengakui, dirinya mendapatkan informasi dari Sekertaris Dinas Pendidikan Medan Murgap Harahap. "Senin (11/11/2013) kemarin saya telepon Pak Sekertaris Dinas Pendidikan. Dia menyatakan Pengadilan Negeri (PN) Medan memenangkan pihak pengembang terkait persoalan kepemilikan lahan SD Negeri 060926," katanya, menirukan perkataan Murgap.


    Berta menjelaskan, ketika itu dirinya meminta salinan putusan PN Medan mengenai SD Negeri 060926 yang dikalahkan dalam persidangan. Murgap malah menjawab surat tersebut tidak ada padanya. Berta memaparkan, dalam persidangan pihaknya tidak pernah dilibatkan. " Katanya hanya pengacara saja bertemu. Seharusnya pihaknya, komite sekolah dan orangtua siswa dilibatkan untuk menjelaskan status sekolah tersebut dalam persidangan. Namun kenyataan tidak. Kami tidak pernah dihadirkan dalam persidangan," herannya.


    Dilaporkan ke Dinas Pendidikan Medan


    Lebih lanjut dijelaskan Berta, pihak sekolah telah berulangkali melaporkan persoalan tersebut ke Dinas Pendidikan Kota Medan serta anggota DPRD Medan. Baik secara lisan maupun tulisan. "Kenapa Pemko Medan kalah dengan pengembang tersebut," sesalnya. Di tempat sama, Ketua Komite Sekolah Kelengi Sembiring mengungkapkan, sekolah tersebut berdiri sejak tahun 1954. Lahan itu dinilainya merupakan hibah dari seorang tokoh masyarakat keturunan Tionghoa bernama Piliang untuk pembangunan sekolah. Awalnya, lanjut Sembiring, sekolah berstatus Inpres dan kemudian menjadi berubah menjadi SD Negeri. "Pengesahannya diteken oleh Walikota Medan saat itu yang dijabat AS Rangkuty," ungkapnya. "Tiba-tiba setahun lalu seorang bernama Sukamto mengaku pemilik lahan dan menggugat. Bahkan meminta pihak sekolah mengosongkan bangunan itu. Apakah dijual atau tidak, kami tidak tahu. Yang jelas dia membangun ruko sehingga anak-anak tidak bisa lagi belajar olahraga dan upacara bendera. Bahkan siswa sudah lupa lagu Indonesia Raya," terangnya.


    Sesallkan Sikap Pemko dan DPRD Medan


    Sembiring juga menyayangkan sikap Pemko Medan maupun DPRD Medan yang tidak kunjung menyelesaikan masalah kendati sudah setahun dilaporkan. "Dalam SK yang diteken AS Rangkuty, keberadaan sekolah itu tidak bisa diganggugugat. Aneh, asetnya kok bisa diambil orang lain sekarang sedangkan Pemko Medan diam saja. Terkesan tidak menggubris masalah apakah sudah ada tukar guling secara diam- diam atau kong kalingkong saya tidak tahu. Lurah dan camat tidak pernah meneken sertifikat lahan itu atas nama Sukamto," ungkapnya blak-blakan.
    Menyingung kemungkinan silang sengketa lahan, Sembiring mengatkan ada surat pengembang yang disampaikan ke sekolah. Sehingga sejak bangunan itu berdiri, kegiatan belajar mengajar mulai terganggu. Lahan sekolah semakin sempit dan siswa SD kesulitan beraktivitas," tegasnya.


    DPRD Medan akan Undang Pihak Terkait


    Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah, mengatakan, pihaknya akan mengundang instansi terkait seperti bagian aset, dinas pendidikan, komite sekolah, kepala sekolah, pengadilan dan beberapa unsur terkait lainnya. "Kami juga akan bekerjasama dengan Komisi A DPRD Medan karena menyangkut masalah aset dan tanah. Semua pihak diundang karena kami tidak mau ada pelepasan aset secara diam-diam," cetus Bahrumsyah. Pihak pengembang sendiri belum berhasil dikonfirmasi terkait masalh ini. (MS/DIKI/GREVIN)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Bahh, Siswa SD Negeri 060926 Medan Kesulitan Belajar Karena Lahan Dikuasai Pengembang'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER