Selasa

25 Sep 2018

Pengunjung Hari Ini : 296,   Bulan Ini : 66.501
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Jumat, 22 November 2013 | 00:09 WIB

    Telah dibaca 1621 kali

    Pemprovsu Jawab Normatif Tudingan DPRDSU, Besok RP-APBD Sumut 2013 Rp. 636 M di-Perdakan

    Budiman Pardede
    Paripurna DPRDSU beragenda Jawaban Gubsu atas Pemandangan fraksi-fraksi tentang RP-APBD Sumut 2013, Kamis (21/11/2013). (Foto: MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan

     

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Lubis dan Staf Ahli HM Fitriyus, Kamis (21/11/2013), menjawab normatif semua tudingan negatif fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) terkait buruknya manajemen dan tata kelola keuangan.

     

    Pengamatan MartabeSumut, Kamis (21/11/2013) di gedung Dewan, dalam sidang Paripurna beragenda nota jawaban Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRDSU terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RP-APBD) Sumut 2013 senilai Rp. 636.261.815.696, Nurdin Lubis dan Fitriyus kerap menyampaikan jawaban bernunasa "akan menjadi perhatian kami" atau "sedapat mungkin kami jadikan perbaikan dikemudian hari". Keterlambatan pembahasan RP-APBD Sumut 2013, misalnya. Nurdin mengatakan, hal tersebut disebabkan karena Pemprovsu mengevaluasi alokasi beberapa jenis belanja pada APBD Murni tahun 2013. Berkaitan dengan sisa waktu pelaksanaan P-APBD Sumut 2013 yang lebih kurang 1 bulan lagi, kata Nurdin, Pemprovsu berusaha untuk tidak menganggarkan kegiatan bersifat fisik atau yang tidak terselesaikan hingga akhir 2013. 

     

    Istilah Rasionalisasi

     

    Sementara menyangkut istilah rasionalisasi keuangan yang muncul pada RP-APBD Sumut 2013, Nurdian menegaskan bahwa tujuannya untuk penyesuaian, penghematan, efektivitas, dan efisiensi terhadap manajemen keuangan serta belanja daerah akibat tidak tercapainya penerimaan dana perimbangan maupun Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). "Kemudian untuk menutupi kekurangan belanja atau penundaan program yang tidak mungkin dilaksanakan," tepis Nurdin. Menyinggung pengurangan belanja bantuan keuangan kepada kab/kota di Sumut, Nurdin berkilah kalau hal tersebut sudah dikordinasikan Pemprovsu terhadap 33 kab/kota dengan konsep menseleksi kegiatan yang tidak terselesaikan dan kegiatan yang kurang tepat. "Terkait pengurangan target penerimaaan dana perimbangan khususnya dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, dapat disampaikan bahwa itu bukanlah pengurangan yang dilakukan pemerintah melainkan perbedaan prediksi menargetkan penerimaan dengan alokasi defenitif. Peraturan Menkeu mengatur masing-masing besaran DBH pajak dan bukan pajak," beber Nurdin. Setelah menyampaikan jawaban, pimpinan rapat Chaidir Ritonga menskors sidang untuk selanjutnya mengagendakan lagi Paripurna pengesahan RP-APBD Sumut 2013 menjadi Peraturan Daerah (Perda) P-APBD Sumut 2013 pada Jumat, (22/11/2013). Kemudian Sidang Paripurna diteruskan dengan agenda mendengarkan pandangan umum 10 Fraksi DPRDSU terhadap hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRDSU tentang Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Danau Toba.

     

    Manajemen Keuangan Pemprovsu Terburuk

     

    Sebelumnya, Rabu pagi (20/11/2013), sejumlah fraksi-fraksi di DPRDSU menuding manajemen keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun 2013 masuk kategori terburuk dan kacau sepanjang era Otonomi Daerah (Otda) di Sumut. Hal itu ditandai molornya jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RP-APBD) Sumut 2013 senilai Rp. 636.261.815.696 hingga kasus pelik up to date  rasionalisasi.

     

    Dari 10 juru bicara fraksi, hampir semuanya mempertanyakan 2 masalah prinsip menyangkut waktu pembahasan RP-APBD yang sangat terlambat dan permasalahan rasionalisasi keuangan Pemprovsu triliunan rupiah yang masih saja diributkan banyak pihak. "Kami menyayangkan keterlambatan pembahasan Ranperda P-APBD Sumut 2013 ini. Padahal sesuai Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD, seharusnya paling lambat dilakukan bulan September," cetus Washington Pane, juru bicara Fraksi PPRN. Menurut dia, adalah sesuatu yang sangat mustahil realisasi proyek pembangunan dapat berjalan sesuai waktu, tepat anggaran dan mencapai sasaran berkualitas.

     

    Pembahasan P-APBD Sumut 2013 Terburuk

     

    Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) Murni Elieser Verawaty Munthe menuding pembahasan RP-APBD Sumut tahun 2013 menjadi yang terburuk sepanjang era Otda berlangsung di Sumut. Dari segi penjadwalan, kata Murni, pembahasan RP-APBD Sumut tahun 2013 sangat tidak berkualitas karena terkesan buru-buru, kurang terjadwal baik dan memakan waktu cuma hitungan beberapa hari kedepan. "Rakyat Sumut dan media massa memandang bahwa Pemprovsu dan DPRDSU telah mempertontonkan sandiwara legislasi berwujud kegiatan formalitas. APBD Sumut 2013 yang akan menjadi Rp. 9 Triliun lebih hanya dibahas dalam 4 hari," sindirnya bertanya, seraya mengingatkan, ini adalah cermin kekacauan manajemen keuangan Pemprovsu yang tidak punya perencanaan baik sehingga mengganggu pembangunan di Sumut. "Jadi Pemprovsu tidak perlu melempar tanggungjawab ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRDSU," ingat Murni lagi.

     

    Pelik, Kasus Rasionalisasi Keuangan Pemprovsu

     

    Pada sisi lain, Murni juga membeberkan kasus pelik rasionalisasi keuangan Pemprovsu terkait anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemkab/Pemkot se-Sumut sekira Rp. 1,33 Triliun dan pencoretan anggaran Bantuan Daerah Bawahan (BDB) senilai Rp. 300 Miliar. Murni memastikan, istilah rasionalisasi keuangan yang digadang-gadang Pemprovsu serta pencoretan proyek-proyek pembangunan, terbukti menarik perhatian serius rakyat Sumut dan insan Pers. "Inilah yang kami sebut manajemen keuangan Pemprovsu terburuk, kacau dan tanpa perencanaan baik. Sangat logis rasanya bila sekarang masyarakat luas mulai bertanya untuk apa dana APBD Sumut tahun 2013 Rp. 9 Triliun dan kenapa dilakukan pencoretan atau pengurangan-pengurangan proyek pembangunan. Kami minta Pemprovsu menjawab masalah ini demi menjadi pelajaran berharga dalam mengelola manajemen keuangan maupun perencanaan APBD Sumut 2014 nanti," tegas Murni.

     

    Seperti diketahui, 2 hari lalu atau Selasa (19/11/2013), Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Sekda Nurdin Lubis telah lebih dulu menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda P-APBD Sumut tahun 2013 sebesar Rp. 636.261.815.696 dalam Sidang Paripurna DPRDSU. Patut diketahui pula, APBD murni Sumut tahun 2013 berjumlah Rp. 8.481.871.649.596 saat 'ketok palu' dalam forum Paripurna DPRDSU pada 7 Desember 2012. Bila nominal APBD Sumut 2013 Rp. 8.481.871.649.596 ditambah P-APBD Sumut 2013 senilai Rp. 636.261.815.696, maka total APBD Sumut 'bengkak' menjadi Rp. 9.118.133.465.652. Dan bila tidak ada aral melintang, besok Jumat (22/11/2013), Gubsu akan kembali menghadiri Paripurna DPRDSU untuk mengesahkan Ranperda P-APBD Sumut 2013 menjadi Perda. Molornya pembahasan RP-APBD sampai 2 bulan mengakibatkan jadwal Paripurna yang biasanya digelar DPRDSU dan Pemprovsu sekali seminggu, kini hampir setiap hari bak "lari terbirit-birit dikejar setan". (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER