Minggu

21 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 31 Oktober 2013 | 18:11 WIB

    Telah dibaca 2662 kali

    Warga Batang Kilat vs PT MML Rebutan Lahan Eks HGU, DPRDSU Usulkan Solusi ke FKPD

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU saat menggelar RDP terkait sengketa lahan eks HGU No 2 Sei Mati, Selasa siang (29/10/2013) di gedung DPRDSU. (Foto: MartabeSumut)

    MartabeSumut, Medan

     

    Konflik hak penguasaan lahan pertanahan eks HGU No 2 di Sei Mati seluas 1.137 Ha antara Forum Perjuangan Tanah Rakyat Asli Batang Kilat (FPTRABK) Kel Sei Mati Kec Medan Labuhan dengan PT Mandiri Makmur Lestari (MML) tampaknya bakal berbuntut panjang. Sebab, kendati korban jiwa telah jatuh tahun 2012 lalu, upaya Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menjembatani juga belum membuahkan hasil. Solusi penyelesaian pun disarankan ke Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Medan.

     

    Setidaknya itulah keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRDSU, Selasa sore (29/10/2013) di gedung Dewan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRDSU Layari Sinukaban, Wakil Ketua Raudin Purba dan Sekretaris Alamsyah Hamdani. Tampak pula hadir anggota Komisi A seperti Oloan Simbolon, Ahmad I Hasibuan, Syamsul Hilal dan Marahalim Harahap. Sementara dari pihak FPTRABK dipimpin langsung oleh Ketuanya KH Zulkarnain dan rombongan. Sedangkan pihak PT MML dihadiri Zainal Abidin Zen selaku Direktur Utama. Beberapa undangan dari Poldasu, Polres Belawan, Lantamal I Belawan dan BPN Medan juga ikut menyaksikan.

     

    Warga Klaim Kepemilikan Lahan



    Pantauan MartabeSumut di lokasi rapat, Ketua FPTRABK KH Zulkarnain mendapat kesempatan pertama bicara. Dia membeberkan, sebelum 1911 tanah sudah dikuasai warga secara turun temurun dengan bukti kuburan yang masih ada di lahan sengketa. Tanah disebutnya diusahai rakyat dengan berladang dan berkebun nipah. Setelah 25 tahun beroperasi atau persisnya tahun 1994, lanjut dia, masa HGU PT Pulahan Seruwai di lahan seluas 1.137 Ha berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Lalu Gubsu mengeluarkan SK Nomor 593.61/086/K/tahun 1993. "Sejak itu tanah bekas perkebunan kelapa tersebut terlantar dan tidak dikuasai siapapun. Menjadi belantara hutan hingga akhirnya masyarakat yang tinggal turun temurun di sana mulai kembali menguasai serta mengusahai perkebunan dengan membentuk kelompok tani," ungkap Zulkarnain.

     

    Dia pun menyesalkan pihak-pihak yang muncul kemudian mulai menggusur rakyat dari lahan yang sudah semakin produktif dengan usaha pertambakan. "Tahun 2011 PT MML menyerang dan mengusir warga dari lahan yang sedang diusahai warga Batang Kilat. Di sana ada ribuan orang berusaha tambak karena anggota saja ada 300 orang. Dengan usaha tersebut warga mulai sejahtera dan pengangguran teratasi. Kok sekarang kami digusur," sesalnya

    Tahun 2011 Tanah di-Take Over PT MML

     

    Penjelasan berikutnya disampaikan Dirut PT MML Zainal Abidin Zen. Menurut dia, tahun 2011 tanah sudah di-take over PT MML. Sejarah kepemikan lahan pun ditegaskannya bersumber dari lahan di objek Eks HGU No 2 Sei Mati seluas 1.137 Ha. "Sempat ada peralihan lahan kepada PT Lamhotma yang mengelola sampai tahun 1994. Lalu PT Lamhotma mengalihkan kepada PT Pondok Tirta Satria. Selanjutnya PT Pondok Tirta Satria mengalihkan lagi ke PT MML seluas 315 Ha dengan 7 sertivikat. Alas hak PT MML ini diakui negara/BPN Medan," kata Zainal.


    Dijelaskannya lagi, PT MML saat ini memiliki 27 sertivikat hak bangunan dari PT Lamhotma sesuai SK Gubsu tertanggal 5 Februari 1993 dan berdasar pengalihan hak dari PT Pulahan Seruwai. PT MML dipastikannya pula telah menerima secara resmi berbagai pengalihan hak dari perusahaan-perusahaan sebelumnya. "Tapi saat kami mau melakukan pengelolaan lahan muncul konflik di lapangan. Hal ini sudah kami laporkan kepada pihak polisi. Dan segala sesuatunya bisa kami pertanggungjawabkan," cetus Zainal.

     

    BPN Belum Melakukan Pengukuran Ulang

     

    Sedangkan Kepala Kantor BPN Medan Dwi Purnama menegaskan, sesuai data dan pengaduan atas nama Bambang Susanto terkait penggarapan lahan tanpa izin, polisi sudah meminta pengukuran lapangan namun belum bisa ditindaklanjuti. "Pengkuruan ulang belum bisa dilakukan terhadap beberapa Hak Guna Bangunan (HGB) di Kel Sei Mati," tegas Purnama. Namun dijelaskannya sudah sesuai surat ukur pada lahan seluas 650 Ha atas nama PT Lamhotma yang dijual kepada PT Pondok Tirta Satria. "PT Lamhotma juga memecah lahan dan dipisahkan untuk dijual kepada PT Pondok Tirta Satria. Kemudian PT Pondok Tirta Satria menjual lagi lahan kepada PT MML," ucapnya. Purnama mengakui sudah ada izin pengukuran ulang lahan sengketa namun pihaknya belum turun ke lapangan karena kondisi yang tidak kondusif..

     

    Mediasi Sejak 3 Tahun Terakhir

     

    Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol R Dayan menyatakan, sejak 3 tahun belakangan pihaknya sudah memanggil dan melakukan mediasi antara warga dan PT MML. "Saat itu telah sepakat meminta BPN mengukur tanah. PT MML memiliki 315 Ha. Berapa yang kosong dan berapa yang ditempati warga. Ada rencana kasih tali asih. Pengukuran pertama berjalan. Kemudian pengukuran kedua batal," akunya, sembari mengungkapkan, pada 12 April 2012 bentrok terjadi dan 1 karyawan PT MML meninggal dunia saat mengukur lahan. Dayan menyesalkan, tidak ada titik temu walau sudah 5 kali pertemuan. Terakhir bentrok disebutnya pecah pada 20 September 2013. "Kami Polri sudah memakai Inpres 02 tahun 2012 agar masalah daerah dibahas FKPD. Sebab masalah hukum belum tentu menyelesaikan masalah sosial," akunya.

     

    DPRDSU Usulkan ke FKPD Medan


    Masih berdasarkan pengamatan MartabeSumut, rapat sempat ricuh dan perang mulut dengan tensi suasana yang tinggi. Beberapa anggkota Komisi A seperti Syamsul Hilal sempat memberi peringatan keras kepada Kadiskum Lantamal I Pelabuhan Belawan Letkol Leonard M yang menginterupsi pembicaraan. "Hukum di negara kita tidak jalan, inilah kasus yang terjadi. Negara tidak menjalankan hukum. UUPA Pasal 44 memerintahkan agar tanah untuk rakyat bukan kepada pemilik lahan. Ada apa sekarang dengan hukum bila bapak bicara negara ini negara hukum," cetus Syamsul Hilal kepada Letkol Leonard dengan nada tinggi.

    Marahalim Harahap menambahkan, PT MML harusnya mengurus surat silang sengketa di kepling, lurah dan camat sejak awal. "Bapak beli lahan, ya beli juga masalahnya. Gak sanggup ya angkat kaki," ujarnya. Ahmad Ikhyar Hasibuan berpendapat, apa kata FKPD/Muspida Kota Medan, sebaiknya itulah penyelesaian sosial dan hukum di lahan eks HGU No 2 Sei Mati. "Yang penting bagi kita selesaikan masalah sesuai arahan FKPD. Hanya ini yang pokok diselesaikan. Apa kata Muspida ya itulah rekomendasinya," tegas Ikhyar. Rapat pun berakhir sekira pukul 16.00 WIB dengan rekomendasi penyelesaian di FKPD Medan. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Warga Batang Kilat vs PT MML Rebutan Lahan Eks HGU, DPRDSU Usulkan Solusi ke FKPD'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER