Selasa, 2 Juli 2013 | 18:34 WIB

Telah dibaca 1300 kali

Gelombang Massa Tolak RUU Ormas yang akan Disahkan DPR RI Malam Ini

Budiman Pardede

Pengunjukrasa menolak RUU Ormas jadi UU karena dianggap mengkebiri kebebasan berdemokrasi rakyat, Selasa siang (2/7/2013). (Foto: MartabeSumut).

MartabeSumut, Medan

Dua gelombang massa berbendera Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjukrasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Selasa (2/7/2013).

Pantauan MartabeSumut, massa GSBI tiba pukul 11.30 WIB dan langsung memajang poster, soanduk dan karton-karton di depan pagar DPRDSU. Koordinator aksi, Hawari Hasibuan, dalam orasinya mengatakan, RUU Ormas merupakan pintu masuk kembainya rezim represif Orde Baru dan campur tangan militer dalam sengketa rakyat. "Tolak intervensi militer/TNI Polri yang terlibat dalam perjuangan rakyat. Tolak RUU Ormas yang membelenggu rakyat," cetusnya. Menurut dia, RUU Ormas yang akan ditetapkan DPR RI bersama pemerintah pusat Selasa malam (2/7/2013), akan membuat masyarakat tidak boleh bicara secara terbuka di hadapan publik. "Itu adalah perusaakan budaya dan peradaban. RUU Ormas disusun untuk para maling. Tolak RUU Ormas demi peradaban bangsa yg beradab" katanya. Dia mencontohkan, kebebasan berdemokrasi di Indonesia sedang dalam ancaman bila RUU Ormas disahkan jadi UU. Khusus di Sumut, lanjutnya, akan terjadi ancaman besar terhadap paguyuban marga, etnis dan kumpulan-kumpulan doa dari denominasi gereja. "Kami gabungan LSM dan organisasi mahasiswa/pekerja/buruh menolak RUU Ormas," tegas Hasibuan. Massa akhirnya membubarkan diri pukul 12.30 WIB setelah anggota DPRDSU Taufan A Ginting dan Humas DPRSU Rospita Pandiangan menyalurkan aspirasi massa melalui faksimile ke gedung DPR RI.

Mssa FSPMI Datang

Tepat pukul 12.55 WIB, masih berdasarkan pengamatan MartabeSUmut,  puluhan massa FSPMI kembali datang menyatakan penolakan terhadap RUU Ormas. Koordinator Aksi Amin Basri, dalam orasinya mengatakan, DPRDSU harus meneruskan aspirasi FSPMI ke DPR RI menolak RUU Ormas. Bila RUU Ormas ditetapkan pemerintah dan DPR RI jadi UU, katanya maka itu menjadi preseden buruk bagi demokrasi indonesia. "Kami serentak di 25 provinsi menolak RUU Ormas. Ini pengkebirian organisasi. Pemerintah menganggap Ormas itu mengganggu masayarakat. Kalo RUU Ormas disahkan jadi UU maka tidak hanya polisi yang turun tapi TNI," ingatnya, sembari menambahkan, dari 33 kab/kota di Sumut, cuma 7 daerah yang memiliki Dewan Pengupahan. "Kami menolak rencana penghapusan UMP buruh," tegasnya lagi. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRDSU Syahrial Harahap berjanji akan meneruskan aspirasi massa kepada pimpinan Dewan. "Kami akan meneruskan aspirasi penolakan RUU Ormas dan memperjuangkan kenaikan UMP di Sumut," kata Syahrial. Aspirasi massa FSPMI juga difaksimile ke gedung DPR RI. (MS/BUD)