Minggu

18 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.733,   Bulan Ini : 62.524
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 13 Maret 2013 | 14:05 WIB

    Telah dibaca 1590 kali

    KTM Tagih Janji

    Budiman Pardede
    Ratusan orang demonstran berbendera KTM berunjukrasa di ruas Jalan Imam Bonjol Medan, depan gedung DPRDSU, Rabu (13/3/2013). (Foto: MartabeSumut).

    MartabeSumut, Medan

     

    Ratusan orang pengunjukrasa berbendera Kelompok Tani Menggugat (KTM) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Rabu siang (13/3/2013). Dalam aksinya di ruas Jalan Imam Bonjol Medan, massa menagih janji DPRDSU terkait surat rekomendasi peninjauan lokasi yang sudah dilakukan Komisi A DPRDSU pada 5-7 Februari 2013 di kawasan sengketa seperti Marindal, Helvetia dan Selambo.

     

    Banyak Kasus Tanah Tidak Ditindaklanjuti

     

    Pengamatan MartabeSumut di lokasi aksi, massa KTM yang datang ke gedung DPRDSU menggunakan sepeda motor, truk dan angkutan umum. Setelah tiba di gedung Dewan, pengunjukrasa langsung berbaris duduk di ruas Jalan Imam Bonjol. Situasi tersebut otomatis membuat ruas jalan mengalami kemacetan parah. Polisi juga terpaksa memperi perhatian serius mengatur lalulintas supaya pemakai jasa jalan bisa melintasi separo bahu jalan. Pimpinan aksi Teo Mindoana, dalam orasinya membeberkan, terlalu banyak kasus tanah yang terjadi di Sumut dan tidak ditindaklanjuti secara hukum. Namun cenderung mengandalkan kekerasan oknum aparat serta aksi premanisme yang diduga kuat terjadi akibat perintah perusahaan berkebunan, kapitalis maupun mafia tanah. Menurut dia, BPN Pusat, pemerintah pusat, Pemprovsu dan wakil rakyat di DPRDSU harus mencabut, membatalkan serta menolak penerbitan surat-surat tanah bermasalah dalam bentuk SKT, IMB, HGB maupun berbagai sertivikat lain pada beberapa lokasi seperti: Desa Helvetia Sunggal, Marindal, Selambo, Dagang kerawan, Durin Tonggal, Dusun Germenia, Desa Manunggal, Desa Helvetia, Kec Labuhan Deli dan wilayah di kab/kota Sumut. "Kami datang lagi ke DPRDSU untuk mendesak dan menagih janji penyelesaian konflik tanah di Sumut, khususnya yang sudah ditinjau Komisi A DPRDSU sejak Februari 2013 di kawasan Selambo, Helvetia dan Marindal," tegas Teo Mindoana.

     

    Selang beberapa menit berorasi, Ketua Komisi A DPRDSU Oloan Simbolon, ST, dan anggota Komisi A Drs H Raudin Purba menemui pengunjukrasa. Kepada demonstran, keduanya menyambut baik aksi dan menyatakan akan terus mencari cara untuk menyelesaikan konflik tanah yang disampaikan masyarakat. "Kami tetap melihat masalah sengketa tanah di Sumatera Utara ini sebagai sesuatu yang membutuhkan perhatian khusus. Namun penyelesaian penanganannya tentu saja tidak bisa kami putuskan sendiri. Tapi harus dikembalikan kepada BPN, Gubernur Sumatera Utara dan Mendagri," kata Oloan.

     

    Sengketa Tanah Marak
     
    Di tempat terpisah, Syaipal, salah seorang pengunjukrasa, membeberkan kepada MartabeSumut, maraknya sengketa tanah antara rakyat dengan PTPN II dan pihak perkebunan tidak terlepas dari permainan oknum pemerintah serta mafia tanah yang sudah merasuki seluruh sendi kehidupan negara. Artinya, kata Syaipal, kasus-kasus tanah yang belum kunjung terselesaikan sampai sekarang bukan berarti membuat mata pemerintah buta atas perampokan tanah masyarakat yang dilakukan perkebunan, mafia maupun oknum pemerintah. Syaipal merinci, KTM memiliki data sengketa tanah yang patut diselesaikan pemerintah secepatnya. Meliputi; lahan seluas 102 Ha di Desa Durin Tonggal, seluas 315,9 Ha di Desa Germenia serta seluas 20 Ha yang sudah dikuasai 700 KK dan 17,78 Ha dikuasai 500 KK warga Desa Helvetia Sunggal.

    Kasus lain, lanjutnya, masih ada pula sengketa tanah seluas 78,16 Ha milik masyarakat Dagang Kerawan, 342 Ha di Desa Selambo, seluas 74 Ha di Desa Helvetia dan Desa Manunggal Kec Labuhan Deli, seluas 170 Ha di Desa Marindal I dan lahan seluas 18,5 Ha di Desa Pagar Merbau. "Kami juga meminta pemerintah segera membagikan lahan yang dituntut warga Kab Palas dari PT SSL/PT SRL dan lahan seluas 72,19 Ha milik warga Labuhan Batu Utara yang selama ini dirampok PTPN III Kebun Merbau Selatan. Pimpinan DPRDSU harus turun ke lapangan meninjau lahan-lahan sengketa itu," cetus Syaipal. (MS/BUD)

     

     


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER